BPBD targetkan 77 desa tangguh bencana pada 2022

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mentargetkan 77 desa di wilayah ini menjadi desa tangguh bencana pada 2022.
     
Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kulon Progo Happy Eko Nugroho di Kulon Progo, Minggu, mengatakan saat ini, Kulon Progo baru memiliki 37 desa tangguh bencana dari 87 desa dan satu kelurahan.
     
"Seluruh desa di Kulon Progo potensi terjadi bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga tsunami. BPBD Kulon Progo memberikan pelatihan dan sosialisasi supaya tanggap terhadap potensi bencana di lingkungannya secara bertahap dan kemampuan keuangan daerah," kata Happy.
     
Ia mengatakan 37 desa yang ditetapkan sebagai desa tangguh bencana karena masuk zona merah bencana. Pada 2019 ini, BPBD kolaborasi dengan BPBD DIY akan membentuk tiga desa tangguh bencana.
     
Biaya yang dibutuhkan untuk membentuk satu desa tangguh bencana sebesar Rp10 juta. Biaya tersebut digunakan untuk biaya enam kali pertemuan, pemetakaan risiko bencana dan membuat peta bencana desa, forum penanganan bencana dan pembuatan jalur evakuasi. Kalau sampai simulasi anggarannya di atas Rp20 juta.
     
Saat ini, BPBD Kulon Progo sedang mengupayakan supaya pemerintah desa mengalokasikan anggaran penanganan bencana melalui dana desa. Bencana menjadi tanggung jawab semua pihak, BPBD hanya menangani dan mengkoordinir ketika ada bencana.
     
"Anggaran pembentukan desa tangguh bencana hanya cukup untuk enam kali sosialisasi, berbeda dengan anggaran dari BPBD DIY," katanya.
   
Selain itu, lanjut Happy, di Kulon Progo ada 21 desa rawan bencana tersebar di kawasan Bukit Menoreh yakni Kokap, Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo dan Pengasih. "Setiap musim hujan, desa tersebut pasti terjadi bencana tanah longsor dengan titik-titik yang berbeda," kata Happy.
     
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kulon Progo Nur Eni Rahayu meminta BPBD Kulon Progo melakukan pemetakaan potensi bencana pada musim hujan ini, mulai dari pohon tumbang, banjir, tanah longsor dan potensi bencana lainnya.
     
Komisi III DPRD Kulon Progo proaktif menjalin komunikasi dengan komunitas warga dan desa tangguh bencana, serta tim reaksi cepat (TRC) supaya masalah kebencanaan dapat cepat diatasi dan ditangani.
    
"Penanganan bencana itu yang terpenting kesiapan sarana dan prasarana, komunikasi yang baik lintas sektoral. Kami juga berharap anggaran dana tidak terduga mudah dicairkan," katanya.