Tidak ada niat Pemkab Bantul ambil alih pengelolaan desa wisata

id Desa wisata

Tidak ada niat Pemkab Bantul ambil alih pengelolaan desa wisata

Desa Wisata Edukasi Kampung Mataraman di Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. (Foto Antara/Luqman Hakim)

Bantul (Antaranews Jogja) - Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga saat ini belum berniat mengambil alih dalam pengelolaan desa wisata-desa wisata setempat meskipun sudah mampu mendatangkan tamu atau wisatawan jumlah banyak. 
     
"Sebagian desa wisata kita itu sudah bisa mendatangkan pendapatan, tetapi kalau dalam pengertian untuk akuisisi atau ambil alih (pengelolaan), sampai hari ini Bantul belum punya arah ke sana," kata Kepala Dinas Pariwisata Bantul Kwintarto Heru Prabowo di Bantul, Rabu.
     
Menurut dia, belum adanya niatan mengelola desa wisata itu karena agar lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat pengelola untuk lebih mengembangkan potensi lokalnya demi kesejahteraan dan perekonomian masyarakat sekitar.
     
Selain itu, kata dia, keterlibatan pemerintah daerah berkaitan dengan anggaran bagi pengembangan desa wisata tidak sebesar pemerintah desa, begitu juga peranan masyarakat yang lebih dominan dibanding pemerintah dalam penguatan daya tarik wisata. 
     
"Karena tujuan pariwisata ini lebih pada bagaimana sejahterakan masyarakat, sehingga kalaupun tidak masuk PAD (pendapatan asli daerah) Bantul tapi masyarakat menjadi lebih sejahtera, saya kira tujuan pembangunannya tercapai," katanya. 
     
Akan tetapi, kata dia, meskipun tidak berniat ambil alih pengelolaan, namun apabila ada desa wisata kesukitan dan butuh dukungan dari pemerintah daerah baik itu anggaran, pengelolaan dan sebagainya instansinya siap membantu fasilitasi. 
     
"Jadi yang kita lakukan adalah komunikasi bagaimana desa-desa wisata menjadi desa yang mandiri untuk mengembangkan potensi wisata yang ada, arah pengembangan pariwisata itu memang ke sana," katanya. 
       
Kwintarto juga mengatakan, akan terus melakukan komunikasi dengan desa, sebab pemerintah desa juga punya kepentingan untuk memberikan atau kontribusi kepada pendapatan asli desa dari sektor pengelolaan pariwisatanya.
     
"Pada prinsipnya pariwisata berbasis masyarakat itu kita selalu berupaya untuk menawarkan bahwa potensi yang ada di desa itu kita arahkan dan juga ikut membangun. Dan peran pemdes perlu untuk bisa kelola desa wisata menjadi lebih baik," katanya.