Kulon Progo mantapkan lokasi pusat pemerintahan terpadu

id Pusat pemerintahan terpadu

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo memegang produk unggulan program Bela Beli Kulon Progo AirKu. Produk AirKu ini sebagai semangat nasionalisme dalam pemberdayaan ekonomi mandiri. (Foto ANTARA/Mamiek) (Foto ANTARA/Mamiek/)

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memantapkan lokasi calon kawasan pusat pemerintahan terpadu dalam rangka pengembangan Perkotaan Wates untuk mengimbangi pembangunan New Yogyakarta International Airport.
   
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sedang menyusun studi kelayaan dan perencanaan teknis.
     
"Beberapa kali Gubernur DIY Sultan HB X bertanya kepada saya, soal rencana Pemkab Kulon Progo membangun pusat pemerintahan terpadu. Gubernur siap membantu pembiayaan. Hal ini membuat kami memantapkan diri membuat perencanaan pembangunannya," kata Hasto.
     
Ia mengatakan pengembangan Kota Wates sebagai iconnya pusat pemerintahan terpadu sudah mengerucut wilayah utara, salah satunya di Kecamatan Pengasih sebagai wilayah pendukungnya.
     
"Pemkab memutuskan untuk menata perluasan kota ke arah utara. Termasuk mengakomodasi wacana Kecamatan Pengasih sebagai pusat perekonomian baru untuk Kulon Progo," katanya.
     
Hasto mengatakan pemkab menyiapkan peraturan dan infrastruktur pendukung yang bisa menunjukan eksistensi ibu kota Kabupaten Kulon Progo. Saat ini, yang nampak belum representatif adalah perkantoran-perkantoran.
     
Ke depan, Pemkab Kulon Progo akan menyiapkan infrastruktur yang lebih representatif, terutama membangun kawasan perkantoran.
   
"Kami menyiapkan secara komprehensif pengembangan kawasan perkotaan, khususnya kawasan - kawasan supaya dapat tumbuh bersama. Selain itu seimbang antara perkantoran, permukiman, dan perdagangan," katanya.
     
Sebelumnya, Kepala Bappeda Kulon Progo Agus Langgeng Basuki mengatakan saat ini, perkantoran yang ada di lingkungan Pemda Kulon Progo begitu padat. Kemudian, kawasan sekitar Jalan Sugiman juga sulit berkembang karena lahannya sempit. Hal ini ada pemikiran, nanti simbol-simbol pemerintahan ini diciptakan di perkantoran baru.
   
"Yang menjadi simbol pemerintahan kabupaten itu bupati, dan DPRD. Ikutan yang harus ada dengan bupati, yakni Setda, BKAD, dan Bappeda yang sebaiknya tidak jauh dengan kantor bupati," katanya.
   
Langgeng mengatakan arah pengembangan Kota Wates masih banyak kajian dan pertimbangan. Usulan pertama berdasarkan struktur ruang, Kota Wates ini sebelah utara sebagai perkantoran, sebelah tengah sebagai bisnis, dan selatan untuk pelayanan publik.
     
Usulan kedua berdasarkan sisi sejarah berdirinya Kabupaten Kulon Progo, yang merupakan gabungan antara Kabupaten Kulon Progo dan Kadipaten Adikarto, maka kabupatennya menggunakan Kulon Progo, tapi ibu kotanya di Adikarto. Kalau wilayah Adikarto, perbatasannya ada di Wates Selatan.
     
"Kemungkinan pilihan ibu kabupaten masih tetap ada di wilayah Adikarto berdasarkan perjanjian sejarah. Namun kalau menurut perkembangan kota, maka ibu kabupaten ada di wilayah utara," katanya. 
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar