Pemkab mengkaji potensi tanah longsor Bukit Menoreh

id Tanah longsor

Rumah warga di Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, DIY, tertimbun material tanah longsor, (Foto Antara/istimewa)

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan melakukan kajian terhadap potensi ancamanan bencana tanah longsor di dua lokasi di kawasan Bukit Menoreh.
     
Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kulon Progo Hepy Eko Nugraha di Kulon Progo, Senin, mengatakan pada 2019 ini, BPBD Kulon Progo bekerja sama dengan Fakultas Geologi UGM melakukan kajian terhadap ancaman potensi longsor di Klepu, Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang dan Soropati, Kecamatan Kokap.
     
"Kami melalukan kajian berdasarkan potensi acanaman yang ditimbulkan dan mendesak dilalukan," kata Hepy.
     
Ia mengatakan ancaman bencana tanah longsor di Kleme mengancam 13 rumah warga. Sejauh ini, BPBD Kulon Progo telah forum warga tangguh bencana di wilayah ini, supaya kalau ada kejadian hujan lebat secara terus menerus langsung mengungsi dan berkoordinasi dengan BPBD dan tim lainnya.
     
BPBD juga akan melalukan kajian di Dusun Soropati, Kecamatan Kokap yang juga mengancam beberapa rumah milik warga.
     
"Kami telah menyiapkan masyarakatnya, supaya mereka siap ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Menyelamatkan nyawa jauh lebih utama," katanya.
     
Selain dua lokasi di atas, lanjut Hepy, BPBD Kulon Progo juga telah melalukan kajian dibeberapa titik. Hasil mitigasi awal, di Dusun Soropati, Hargotirto, Kokap, ada retakan tanah yang mengacam tiga rukun tetangga (RT) dengan warga terdampak sekitar 162 orang. Pada saat retakan pertama, warga sempat mengungsi 16 hari.
     
Saat melalukan kajian bersama Fakultas Geologi, mereka menyimpulkan dalam tanah ada retakan-retakan, tapi tidak berlanjut hanya pergeseran biasa. Dari situ, ada rekomendasi yakni satu rumah harus direlokasi dan sudah direlokasi secara mandiri.
     
"Selanjutnya, dilakukan pengurukan pada retakan tanah dan dibuatkan saluran drainase. Semua rekomendasi sudah dilalukan semua. Kejadian awal 2016. Saat ini sudah tidak ada pergerakan tanah lagi," katanya.
   
Kemudian, lanjut Hepy, pada awal 2017, dilakukan kajian di Dusun Jeruk, Desa Gerbosari, Kecamatam Samigaluh. Saat itu, ada relokasi tujuh rumah.
     
"Rumah direlokasi dengan anggaran bedah rumah dan CSR. Pergerakan tanah tetap kami pantau. Kami memasang sistem peringatan dini (EWS) dan kami bentuk tim siaga warga," katanya.
     
Pada 2018, BPBD melakukan kajian di Ngrancah, Desa Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo. Ada retakan tanah yang mengancam 14 rumah. Hasil kajian Fakultas Geologi UGM, di situ harus dibuatkan saluran drainase, dan penutupan kolam.
     
"Di sana ada banyak kolam yang menyebabkan kejenuhan air. Kolam ditutup, dan saat ini sudah tidak ada perseran tanah dan tidak ada relokasi," katanya.
   
Hepy mengatakan pada 2018 juga dilakukan kajian di Sulur, Sidoarjo, Kecamatan Samigaluh. Ada retakan tanah yang disebabkan drainase tidak baik, dan ada kolam. "Hasil kajian kami sampaikan kepada warga, dan sepakati dibuat drainase dan penutupan kolam. Saat ini, acamanan tanah retak dapat diantisipasi, tetapi tetap kami pantau," katanya.
     
Anggota Komisi III DPRD Kulon Progo Sugianto meminta BPBD tetap memantau lokasi-lokasi yang potensi ancaman tanah longsor tinggi. "Jangan sampai ada korban jiwa bila terjadi ancaman tanah longsor," harapnya.
 
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar