Yogyakarta kaji aturan zonasi PPDB 2019

id PPDB, siswa baru,zonasi

Sosialisasi PPDB. (Foto ANTARA)

Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta masih terus melakukan kajian terkait aturan zonasi pada penerimaan peserta didik baru 2019 usai diterbitkannya Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.
   
“Kajian dilakukan agar regulasi yang nanti ditetapkan sesuai dengan Permendikbud 51/2018 tetapi juga sesuai dengan aspirasi masyarakat Yogyakarta,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Budi Ashrori di Yogyakarta, Rabu.
   
Menurut dia, salah satu kajian yang menjadi pokok pembahasan dalam penentuan aturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 khususnya untuk jenjang SMP adalah mengantisipasi munculnya “blank spot” yang banyak dikeluhkan masyarakat pada tahun lalu.
   
Selain itu, faktor lain yang juga akan dijadikan pertimbangan dalam penyusunan zonasi PPDB 2019 adalah luas wilayah Kota Yogyakarta dan tidak meratanya persebaran SMP di wilayah tersebut. Jumlah SMP negeri di Yogyakarta bagian utara lebih banyak bila dibanding SMP di bagian selatan Yogyakarta.
   
“Seperti diketahui, Kota Yogyakarta tidak seluas kabupaten lain di DIY. Oleh karena itu, penerapan zonasi pun harus memperhatikan aspek luas wilayah ini,” katanya.
   
Pada PPDB 2018, zonasi ditetapkan berdasarkan jarak RW tempat tinggal siswa ke sekolah yang dituju. Namun demikian, Budi mengatakan belum dapat memberikan keterangan apapun terkait penentuan zonasi yang akan diberlakukan.
   
“Aturannya masih terus digodok. Yang pasti, kami akan memfasiliati anak-anak yang memiliki nilai ujian yang bagus tetapi juga tidak melupakan anak-anak yang bertempat tinggal di dekat sekolah. Tujuannya agar anak-anak lebih dekat ke sekolah,” katanya.
   
Sementara itu, di dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 disebutkan bahwa PPDB dilakukan menggunakan tiga jalur yaitu, jalur zonasi paling sedikit 90 persen dari daya tampung sekolah, lima persen jalur prestasi dan lima persen dari perpindahan tugas orang tua atau wali siswa. 
   
Selain aturan mengenai zonasi atau jarak ke sekolah, dalam kajian tersebut juga dibahas mengenai kebijakan penerimaan siswa dari keluarga miskin atau penerima program Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS).
   
Budi mengatakan, terus mengintensifkan kajian dan koordinasi dalam penyusunan regulasi PPDB 2019 dan diharapkan aturan tersebut sudah bisa ditetapkan dalam waktu dekat untuk kemudian disosialisasikan ke masyarakat.
   
“Secepatnya akan diselesaikan agar masyarakat juga bisa mengetahui aturan tersebut lebih cepat. Nantinya, aturan ini akan ditetapkan dalam bentuk peraturan wali kota,” kata Budi yang mengatakan PPDB SMP akan dibuka pada Mei.
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar