Kulon Progo alokasikan anggaran padat karya Rp700 juta

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019, hanya mengalokasikan anggaran padat karya sebesar Rp700 juta yang terdiri atas tujuh paket pembangunan jalan dengan cor blok.
     
Kepala Bidang Pengembangan dan Penempatan Tenaga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskartrans) Kulon Progo Susilo di Kulon Progo, Rabu, mengatakan jumlah program padat karya 2019, tidak mengalami perubahan, hanya tujuh paket, masing-masing Rp100 juta.
     
"Kami menganggarkan program padat karya berdasarkan proposal yang masuk dari masyarakat. Kalau tidak ada usulan dan permohonan, kami tidak menganggarkan," kata Susilo.
     
Ia mengatakan program padat karya ini satu paketnya melibatkan 30 sampai 40 orang untuk mengerjakan jalan cor blok. Selain itu, anggaran Rp100 juta dapat membangun jalan sepanjang 300 meter dengan asumsi lebar tiga meter dengan ketebalan 10 sampai 12 centimeter.
   
Bantuan padat karya diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK).
     
"Kualitas jalan yang dikerjakan dengan cara padat karya lebih bagus, dibandingkan dengan yang dikerjakan pihak ketiga," katanya.
   
Selain itu, kata Susilo, Kulon Progo mendapat bantuan program padat karya dari Pemda DIY sebanyak 16 paket pekerjaan, masing-masing Rp136 juta.
     
"Bantuan diberika kepada masyarakat untuk percepatan pembangunan infrastruktur," katanya.
     
Susilo mengatakan program padat karya ini bertujuan untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan, diharapkan mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, padat karya bertujuan untuk mengurangi pengangguran karena putus sekolah dan memberdayakan warga.
     
"Kami berharap program padat karya mendongkrak ekonomi warga," katanya.
     
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono meminta anggaran program padat karya ditingkatkan. Sejauh ini, program padat karya mampu memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, mampu membuka akses jalan yang terisolir menjadi wilayah yang pertumbuhan ekonominya cepat.
     
"Kami minta anggaran program padat karya ditingkatkan. Disnakertrans jangan menunggu proposal masuk, tapi harus proaktif memetakan kebutuhan infrastruktur bekerja sama dengan DPUPKP," pintanya.