KPU Kulon Progo: partisipasi masyarakat gunakan hak pilih di empat kecamatan rendah

id KPU Kulon Progo

Bawaslu Kulon Progo tinjau logistik Pemilu 2019 di Gudang KPU Kulon Progo. (Foto ANTARA/Mamiek) (Foto ANTARA/Mamiek/)

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan mengintensifkan sosialiasi pemilu di empat kecamatan karena pada 2014 lalu, partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya sangat rendah.
     
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Ibah Muthiah di Kulon Progo, Rabu, mengatakan tujuh kecamatan tersebut, yakni Panjatan, Kokap, Temon, dan Girimulyo.
     
"Empat kecamatan ini akan menjadi fokus perhatian bagi relawan pemilu terutama untuk ditingkatkan partisipasinya, dengan tentu saja tetap mempertahan dan juga meningkatkan tingkat partisipasi pemilih dari wilayah-wilayah lainnya," kata Ibah.
   
 Ia memaparkan partisipasi masyarakat di empat kecamatan di atas, yakni Pemilu 2009 angka warga yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah Panjatan sebanyak 31,98 persen, disusul Kecamatan Kokap sebanyak 31,63 persen dan Kecamatan Temon sebanyak  30,69 persen.
   
Pada Pemilu 2014  meskipun secara umum angka partisipasi meningkat dibandingkan dengan pemilu tahun 2009, tetapi tiga kecamatan yang sebelumnya rendah, kembali angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya masih berada di tiga kecamatan tersebut di atas di tambah dengan Kecamatan Girimulyo. Kecamatan Kokap 23,16 persen, Girimulyo 22,94 persen, Temon 21,93 prrsen dan Panjatan 21,32 persen.
   
 "Partisipasi masyarakat di empat kecamatan ini memang perlu ditingkatkan," katanya.
     
Selain berbasis wilayah, lanjut Ibah, relawan demokrasi juga mendapat mandat untuk meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok khusus, seperti pemilih penyandang difable, pemilih marginal, pemilih pemula, pemilih perempuan.
     
Sebagaimana disampaikan oleh pengurus Persatuan Penyandang Cacat Kulon Progo (PPCKP) Nugroho angka partisipasi penyandang difable Kabupaten Kulon Progo, terutama disebabkan oleh aksesbilitas oenyandang Difable, bukan pada lokasi pemungutan suaranya yang sudah diupayakan untuk aksesible, tetapi karena keluarga tidak bisa membawa penyandang difable berat ke lokasi TPS.
   
"Oleh karena itu, memberikan pendidikan pemilih kepada difable dan keluarga difable juga menjadi prioritas relawan demokrasi," katanya.
   
Selanjutnya, kelompok-kelompok khusus yang selama ini dipinggirkan karena adanya stereotype seperti terhadap waria, orang dengan HIV Aids dan kelompok marginal selama ini juga mengalami keterbatasan untuk mendapatkan akses  atas informasi kepemiluan. 
     
Oleh karena itu, relawan demokrasi juga mengharapkan akan bisa menyasar kelompok ini, baik sebagai relawan ataupun sebagai sasaran sosialisasi untuk memperluas akses informasi kepada kelompok marginal. 
     
Kelompok perempuan juga menjadi sasaran peningkatan partisipasi. Peningkatan partisipasi perempuan diantaranya karena dilatarbelakangi oleh stereotype bahwa perempuan dianggap tidak melek politik sehingga perempuan mudah dimobilisasi dalam kegiatan pemilu. Menjadikan perempuan sebagai sasaran dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih, diharapkan perempuan bisa menjadi pemilih cerdas.
   
 "Kelompok-kelompok yang memiliki simpul-simpul pemilih terorganisir, seperti penguluh agama non PNS, PKH,  PKK juga menjadi simpul-simpul penting upaya peningkatan partisipasi pemilih," katanya.
 
Pewarta :
Editor: Luqman Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar