Kemenko PMK apresiasi penyaluran bpnt DIY-Jateng

Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengapresiasi penyaluran bantuan pangan non-tunia (BPNT) di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah karena dinilai lebih menyeluruh jika dibandingkan di provinsi lain.

"Jawa Tengah dan Yogyakarta adalah dua provinsi yang semua kabupatennya sudah BPNT. Ini sudah cukup bagus," kata Asisten Deputi Kompensasi Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Herbin Manihurik saat memberikan pernyataan pers di Yogyakarta, Jumat.

Menurut Herbin, dalam penyaluran BPNT, banyak daerah yang masih terkendala karena minimnya infrastruktur jaringan internet. Ini karena penyaluran dan transaksi pemanfaatan program bantuan itu dilakukan menggunakan kartu elektronik.

Khusus di DIY dan Jawa Tengah, menurut dia, penyaluran bisa dilakukan secara menyeluruh karena jaringan internet sudah tidak menjadi persoalan di seluruh kabupaten.

"Ini kan harus bertahap seperti (beberapa daerah) di Papua sinyal kan masih belum ada sehingga harus kami tuntaskan dulu," kata dia.

Ia mengklaim penyaluran BPNT yang merupakan transformasi dari program beras sejahtera (rastra) cukup efektif menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Melalui sarana kartu elektronik, menurut dia, telah membuat penyaluran bantuan itu tepat sasaran.

"Setiap tanggal 25 masyarakat (keluarga penerima manfaat) menerima BPNT. Mereka bisa memanfaatkan setiap bulan sehingga membantu mangentaskan masyarakat dari kemiskinan," kata dia.

Ia menyebutkan, berdasarkan data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan per September 2018 mencapai 9,66 persen. Angka itu menurun dibandingkan data Maret 2018 yang masih mencapai 9,82 persen.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY Untung Sukaryadi menyebutkan penerima BPNT di DIY hingga saat ini telah mencapai 317.030 KK. Dari angka itu, 218.000 di antaranya merupakan peserta program keluarga harapan (PKH), selebihnya masyarakat miskin, dan bukan PKH.

Untung jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di DIY yang keluar dari kepesertaan Program PKH karena kesejahteraannya (graduasi mandiri) terus meningkat. Bahkan ia mengklaim graduasi mandiri di DIY termasuk tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya.

"Memang kalau ditanya efektif atau tidaknya, bagi Dinas Sosial BPNT sangat efektif karena penyalurannya aman, cepat, dan setidaknya bisa digunakan ketika dipandang perlu," kata Untung.

Ia menegaskan bahwa penurunan kemiskinan merupakan tanggung jawab lintas sektor.