DPD RI dukung pembentukan desa antipolitik uang

Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Anggota DPD RI Hafidh Asrom menyatakan mendukung gerakan pembentukan desa-desa antipolitik uang di sejumlah daerah untuk mengantisipasi potensi kecurangan dalam bentuk politik uang menjelang Pemilu 2019.
    
"Saya sangat setuju ada desa-desa yang telah me-lauching gerakan antipolitik uang. Itu memang harus mulai dipergerakkan," kata Hafid ditemui seusai menghadiri dialog tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Yogyakarta, Rabu.
     
Menurut Hafidh, politik uang selama ini seolah menjadi fenomena ketergantungan karena banyak anggota legislatif yang jarang menyapa konstituennya serta gagal membuktikan bahwa selama ini dirinya kerja.
       
"Jadi orang berpikir uang karena biasanya kalau teman-teman mau nyalon baru dekat dengan calon pemilih. Setelah jadi kadang-kadang lupa, bahkan 95 persen lupa konstituennya," kata Hafidh.
     
Ia tidak memungkiri bahwa untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus memiliki uang karena banyak kegiatan yang harus dilakukan dengan mengumpulkan massa. Dana itu digunakan untuk biaya konsumsi serta transport.
     
"Tetapi untuk jual beli suara itu yang saya sangat anti," kata dia.
     
Menurut dia, berhasil menjadi anggota legislatif baik di DPR maupun DPD RI akan percuma kalau didasari dengan siasat politik uang. Penggunaan politik uang, menurut dia, menandakan bahwa dirinya gagal menunjukkan kredibilitas yang dimiliki.
      
"Untuk mencalonkan diri lagi saya harus tunjukkan bahwa saya itu kerja, jadi kita dipilih untuk kerja," kata dia.
     
Apabila masyarakat atau konstituen di akar rumput ternyata tidak tahu bahwa anggota legislatif itu sudah bekerja, maka menurut Hafidh, yang perlu dilakukan adalah dmenggelar sosialisasi, bukan dengan politik uang.
     
"Kalau masyarakat tidak melihat ya kita sosialisasi supaya masyarakat tahu bahwa selama ini kita kerja. Kalau disampaikan bahwa kita kerja masyarakat tidak akan berpikir uang," kata dia.