Bawaslu Gunung Kidul kaji peredaran Tabloid Indonesia Barokah

id bawaslu

Ilustrasi. Tabloin Indonesia Barokah yang beredar di Gunung Kidul. (Foto ANTARA/Mamiek)

Gunung Kidul (Antaranews Jogja) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, masih mengkaji peredaran tabloid Indonesia Barokah terkait dengan konten dari tabloid tersebut dan yang telah sampai kantor pos dan masyarakat di wilayah ini.
     
Komisioner Bidang Penanganan Pelanggaran Bawaslu Gunung Kidul Sudarmanto di Gunung Kidul, Jumat, mengatakan dengan beredarnya tabloid Indonesia Barokah di wilayah Gunung Kidul melalui pengiriman via pos  saat ini pihaknya berkoordinasi dengan Polres Gunung Kidul untuk melakukan pengecekan.
     
Selain itu, pihaknya juga melakukan pendataan terkait dengan jumlah tabloid Indonesai Barokah.
     
"Kami masih tunggu instruksi Bawaslu pusat terkait langkah selanjutnya," kata Sudarmanto.
   
Ia mengatakan dari data yang ada temuan kami 1.771 eksemplar di 17 kantor pos di Gunung Kidul," kata .
   
Selain pengawasan, pihaknya juga menunggu hasil kajian dari pusat terkait dengan aman dan tidaknya tabloid tersebut untuk disebar luaskan.  Untuk itu, pihaknya juga memastikan bahwa tabloid itu belum diedarkan dan tetap berada di kantor pos.
     
"Sebelum dikaji apakah tabloid tersebut "aman" untuk disebar atau tidak. Saat ini sudah merupakan isu nasional maka menunggu hasil kajian bawaslu pusat," kata dia.
   
Disinggung mengenai langkah penyitaan, ia mengaku bahwa hal tersebut bukan merupakan ranah Bawaslu. Saat ini pihaknya berkoordinasi dengan Polres Gunung Kidul untuk mengantisipasi adanya keresahan yang muncul ditengah maayarakat.
     
"Tunggu aja penilaian dari pusat. Kita sudah berkoordinasi dengan Polres, tentu melihat dr sisi keamanan dan ketertiban umum," ujar dia. 
     
Sementara itu, Kapolres Gunung Kidul AKBP Ahmad Fuady mengatakan pihaknya masih memonitor terkait peredaran tabloid Indonesia Barokah, bila memang tabloid tersebut bermuatan kampanye hitam (black campaign) hal tersebut menjadi wewenang penuh Bawaslu.
     
"Kalau itu benar ada kampanye hitam kami serahkan ke Bawaslu,” katanya.
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar