KPU kaji TPS berbasis DPTB di Bandara NYIA

id TPS,Bandara Kulon Progo

KPU kaji TPS berbasis DPTB di Bandara NYIA

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/sgd/14

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Komisi Pemiilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan mengkaji potensi pembuatan tempat pemungutan suara berbasis daftar pemilih tambahan di lokasi pembangunan proyek Bandara New Yogyakarta International Airport.
   
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo Ibah Muthiah di Kulon Progo, Selasa, mengatakan kalau potensi daftar pemilih tambahan (DPTb) pekerja proyek Bandara NYIA lebih dari maksimal TPS, sesuai aturan di PKPU Nomor 37 pasal 38 poin 10, dikatakan bahwa ada pembuatan TPS berbasis DPTb dengan alasan DPTb di situ lebih dari jumlah pemilih di TPS.
     
"Kalau jumlah DPTb misalnya 500, mau tidak mau harus membuat TPS berbasis DPTb karena kalau ditempatkan di lain lokasi akan susah. Di lokasi proyek bandara masuk satu kawasan dan jumlah DPTb lebih dari DPT," kata Ibah.
   
Ia mengatakan rencananya, KPU Kulon Progo akan membuka posko pelayanan formulir A.5 di Kantor Kecamatan Temon pada Rabu (30/1) hingga Minggu (3/2).
     
Formulir A.5, yakni yakni surat keterangan atau surat pemberitahuan pindah pemilih dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di kelurahan atau desa, tempat TPS awal yang memuat nama pemilih.
     
"Kami akan mendata pekerja proyek Bandara NYIA yang akan menggunakan hak pilihnya di lokasi kawasan bandara. Hal ini mengingat mereka pemilih dari luar Kulon Progo," katanya.
     
Soal surat suara, kata Ibah, berdasarkan surat keputusan KPU Nomor 227 ada proses peralihan dari daftar pemilih khusus (DPK) menjadi DPTb, supaya mereka mendapat hak. Kalau DPK, surat suara itu didistribusikan adalah sejumlah DPT dikali 2,5 persen cadangannya. Sementara itu, DPK tidak masuk DPT, makanya ada proses perubahan status dari DPK menjadi DPT dalam rangka surat suara tidak kurang. Mereka masuk data, otomatis mendapat surat suara .
     
"Terkaid DPTb, sebenarnya mereka sudah mendapat jatah, tapi di daerah asal. Yang menjadi persoalan, nanti proses migrasi orangnya pindah, tapi surat suaranya tidak pindah," kata dia.
     
Namun demikian, kata Ibah, pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU DIY, KPU RI soal DPTb pekerja proyek Bandara NYIA dan lintas kabupaten.
     
"DPTb pekerja proyek Bandara NYIA berkaitan langsung dengan jumlah surat surat dan pembentukan TPS. Surat keputusan KPU Nomor 227 juga mengamatkan rencana pembentukan TPS berbasis DPTb diajukan paling lambat 60 hari sebelum hari H. Kami masih ada waktu untuk menyusun DPTbnya," katanya.
   
Ketua Divisi Perencanaan dan Data Informasi KPU Kulon Progo Yayan Mulyana mengatakan potensi DPTb pekerja proyek Bandara NYIA bergerak terus. Hal ini dikarenakan belum ada kepastian rencana pengoperasian Bandara NYIA. Kalau mau diresmikan beroperasi pada awal April sebelum Pemilu 2019, otomatis pemilih DPTb tidak banyak karena proyek tidak banyak melibatkan pekerja.
   
"Namun demikian, KPU Kulon Progo akan memfasilitasi pemilih di sana. Makanya, khusus di Kecamatan Temon, posko pelayanan formulir A.5 waktunya panjang dibandingkan di kecamatan lainnya," kata dia. 
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar