Pembentukan pengurus kampung di Yogyakarta hampir tuntas

id Pengurus kampung

Pemerintah Kota Yogyakarta (istimewa)

Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Pembentukan pengurus kampung di Kota Yogyakarta sebagai amanah Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2018 hampir tuntas, dan hanya menyisakan tiga kepengurusan saja yang belum memiliki surat keputusan.

“Masih ada tiga dari total 169 kampung yang tengah dalam proses melengkapi kepengurusan,” kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Octo Noor Arafat di Yogyakarta, Rabu.

Susunan kepengurusan kampung cukup sederhana yaitu terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan tiga seksi, masing-masing seksi pembangunan fisik, seksi pembangunan nonfisik serta seksi data dan teknologi informasi.

Susunan kepengurusan yang sudah terbentuk kemudian akan ditetapkan melalui surat keputusan lurah setempat.

“Meskipun di peraturan wali kota tidak ada larangan untuk rangkap jabatan dengan RT atau RW, namun kami mengimbau agar susunan kepengurusan kampung diisi oleh warga yang belum memiliki jabatan di jajaran pengurus RT atau RW,” kata Octo.

 Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Pedoman Pembentukan Pengurus Kampung ditetapkan sebanyak 170 kampung, namun terjadi penggabungan satu kampung di Kelurahan Patehan sehingga hanya ada tiga kampung di kelurahan tersebut sesuai jumlah eks-Rukun Kampung (RK).

  Seluruh kepengurusan yang terbentuk diminta bersinergi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) untuk menyusun rencana pembangunan pada 2020 melalui musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan kampung yang berdaya.

 Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Yogyakarta Edy Muhammad mengatakan, rencana pembangunan yang nantinya disusun oleh kampung disesuaikan dengan kerangka pijak yang sudah disepakati yaitu berbasis keluarga.

   “Ada pelibatan seluruh keluarga, mulai dari anak, ibu dan ayah dalam berbagai rencana kegiatan pembangunan yang disusun kampung. Misalnya kegiatan bersih kampung tidak hanya diikuti oleh bapak-bapak saja tetapi juga perempuan dan anak atau melibatkan ibu-ibu PKK untuk kegiatan penguatan karakter anak,” katanya.

 Edy juga mencontohkan kegiatan peningkatan kualitas program jam belajar masyarakat sehingga dana yang diperoleh tidak hanya digunakan untuk membuat papan informasi atau spanduk saja tetapi untuk mendatangkan psikolog atau tutor sesuai kebutuhan anak di wilayah tersebut.

 Pada 2020, setiap kampung juga akan memperoleh intervensi anggaran senilai Rp18 juta per tahun dikali jumlah RW di kampung tersebut. “Proposal kegiatan akan dijadikan satu dengan proposal dari LPMK,” katanya. 

(E013)

Pewarta :
Editor: Luqman Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar