Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Para santri Pondok Pesantren untuk waria "Al-Fatah" di Kotagede Yogyakarta berkomitmen untuk tidak golput saat hari pemungutan suara pada Pemilu 2019.
"Kadang-kadang kita juga berbicara bagaimana (pemilu) April nanti. Kawan-kawan tidak akan golput," kata pengasuh Ponpes Al-Fatah Shinta Ratri saat ditemui di Ponpes Al-Fatah, Kotagede, Yogyakarta, Jumat sore.
Menurut Shinta, waria juga memiliki hak yang sama layaknya warga negara lainnya untuk memeroleh akses berpartisipasi pada Pemilu 2019.
Kendati belum mendapatkan sosialisasi dari KPU Kota Yogyakarta, menurut dia, pembicaraan mengenai pemilu mendatang sudah bergulir di Ponpes Al-Fatah.
"Ketika kita memilih, pilihan itu adalah tanggung jawab kita sebagai wujud kepedulian kepada program-program pemerintah, jadi kita tidak golput," kata dia.
Ia berharap dengan ikut menggunakan hak suara, pemerintahan mendatang dapat mengoptimalkan persamaan hak waria dengan warga negara lainnya untuk mengakses berbagai layanan kesehatan, akses pekerjaan, serta akses kesejahteraan sosial. "Kami tidak punya harapan yang muluk-muluk artinya kami disamakan dengan warga negara yang lain kami sudah senang," kata Shinta.
Menurut dia, akses layanan yang saat ini sudah optimal didapatkan waria Yogyakarta adalah akses kesehatan. Menurut dia, hampir seluruh waria di Yogyakarta telah memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) sehingga bisa mengakses layanan kesehatan secara gratis. "Namun untuk akses pekerjaan masih ada diskriminasi," kata dia.
Meski demikian, lanjut Shinta, masih banyak santri waria di Ponpes Al-Fatah yang hingga kini terancam tidak bisa memilih pada Pemilu 2019 karena belum memiliki KTP. Hal itu disebabkan banyaknya waria yang berasal dari luar DIY tanpa membawa surat pindah.
"Kami sedang mengadvokasi untuk kepemilikan KTP kawan-kawan waria yang ketika mereka pindah ke Yogyakarta tidak membawa surat pindah. Kalau mereka tidak bisa mengakses KTP di DIY otomatis mereka tidak punya hak pilih dan itu lebih dari separuh komunitas," kata dia.
Saat ini jumlah santri waria di Ponpes Al-Fatah mencapai 42 orang. Sebanyak 6 orang memiliki KTP Bantul, 12 orang ber-KTP Kota Yogyakarta, 28 orang ber-KTP Sleman. "Selebihnya ber-KTP dari luar DIY dan lainnya tidak punya KTP," kata dia.
Untuk mengurus surat pindah para waria itu, pada September 2018 Shinta mengaku telah mendatangi Disdukcapil Yogyakarta dan sudah ada kesepakatan bahwa waria yang tidak punya KTP akan digolongkan sebagai penduduk terlantar sehingga nantinya akan dibantu pemerintah untuk mendapatkan surat identitas sementara.
"Kalau memang tidak pindah tempat tinggal akan diberikan surat identitas sementara. Tetapi sekarang kami belum berhasil mendapat surat sementara itu," kata dia.
Shinta berharap bisa segera mendapatkan solusi mengenai surat identitas sementara bagi santri waria di Ponpes Al-Fatah. Hal itu akan ia sampaikan saat KPU Yogyakarta melakukan sosialisasin ke Ponpesnya. "Selasa nanti akan ada sosialisasi dari KPU Kota Yogyakarta," kata dia.
Berita Lainnya
Sultan HB X meminta warga DIY tidak golput pada Pemilu 2024
Selasa, 13 Februari 2024 21:21 Wib
Cegah golput, relawan Prabowo-Gibran bikin Suarapagi.id
Senin, 29 Januari 2024 20:48 Wib
TKN Fanta meluncurkan Pemilu Ceria untuk tekan angka golput
Kamis, 4 Januari 2024 0:35 Wib
Megawat minta masyarakat tidak golput pada Pemilu 2024
Senin, 27 November 2023 20:01 Wib
Ketum PSI Kaesang minta masyarakat jangan golput
Minggu, 29 Oktober 2023 7:10 Wib
Ketum PSI Kaesang: Anak muda jangan golput pada Pemilu 2024
Sabtu, 21 Oktober 2023 6:17 Wib
Ketum PSI Kaesang ajak generasi muda tak golput
Senin, 9 Oktober 2023 6:05 Wib
"Kejarlah Janji", film menarik ajak pemuda tak golput
Jumat, 15 September 2023 7:23 Wib