66 persen data penduduk Bantul tidak terdapat golongan darah

Bantul (Antaranews Jogja) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut sekitar 66 persen data penduduk daerah ini tidak terdapat golongan darah pada data administrasi kependudukan mereka.

"Golongan darah itu menjadi elemen data penting yang harus ada di dokumen, namun masih ada data di lapangan masih 66 persen (data penduduk) itu golongan darahnya kosong," kata Kepala Disdukcapil Bantul Bambang Purwadi di Bantul, Rabu.

Menurut dia, 66 persen data penduduk yang tidak terdapat golongan darah itu berdasarkan data penduduk di Disdukcapil Bantul hingga semester dua 2018 atau sebanyak 613.731 jiwa dari total penduduk Bantul sebanyak 927.181 jiwa.

"Jadi separo lebih penduduk yang belum (ada golongan darah), padahal data golongan darah itu elemen data yang wajib di Undang-undang, bukan hanya penting, karena kalau itu (golongan darah) tidak ada, tidak akurat datanya," katanya.

Bambang mengatakan, masih banyaknya data penduduk yang tidak terdapat golongan darah itu karena kemungkinan besar warga tersebut tidak mencamtumkan golongan darah akibat belum melakukan tes darah di layanan kesehatan.

"Kalau (dugaan) kami masyarakat itu penyebabnya banyak hal, mungkin tidak paham atau tidak tahu, kemudian belum tahu alurnya itu harus cek golongan darah, kita juga baru tahu ternyata cek golongan darah itu harus oleh petugas yang punya kompeten," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, sosialisasi mengenai pentingnya memeriksakan atau pengecekan golongan darah bagi warga perlu terus dilakukan, agar eleman data penting tersebut bisa dicantumkan agar bisa mendapat pelayanan yang lebih baik.

Untuk mendorong hal itu, kata dia, Bupati mengeluarkan SK Bupati Tahun 2018 tentang pembebasan tarif layanan kesehatan pada pelayanan tes golongan darah dan Perbup tentang pelayanan akta kelahiran secara online di rumah sakit.

"Inilah latar belakang kenapa sampai terbit Perbup ini, kemudian agar masyarakat bisa terlayani dengan baik. Dan karena itu menjadi produk hukum, kita akan mencoba secara maksimal melaksanakan dengan sebaik-baiknya," katanya.