Bawaslu Yogyakarta buka pendaftaran pengawas TPS

id Bawaslu, Kota Yogyakarta, pengawas TPS

Bawaslu (Istimewa)

Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Badan Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta membuka kesempatan bagi warga untuk ikut serta menyukseskan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, salah satunya dengan mendaftar sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara.



 “Kami membutuhkan satu pengawas di tiap tempat pemungutan suara (TPS). Untuk saat ini, di Kota Yogyakarta terdapat 1.373 TPS, meskipun dimungkinkan akan ada penambahan setelah rekapitulasi DPT tambahan ditetapkan,” kata Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta Muhammad Muslimin di Yogyakarta, Jumat.



Pendaftaran pengawas TPS akan dibuka selama sembilan hari dimulai pada Senin (11/2) hingga 21 Februari yang dilayani di setiap Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada hari dan jam kerja, namun bisa diperpanjang jika diperlukan.



Meskipun kebutuhan pengawas TPS disesuaikan dengan jumlah TPS yang ada, namun Muslimin berharap, jumlah warga yang mendaftar setidaknya bisa mencapai dua kali lipat dari kebutuhan sehingga Bawaslu Kota Yogyakarta bisa melakukan seleksi.



Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya warga yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, berusia minimal 25 tahun, berpendidikan minimal SMA atau sederajat, tidak memiliki jabatan politik atau jabatan di pemerintahan, tidak pernah dipidana penjara selama lima tahun atau lebih, dan bersedia bekerja secara penuh.



 “Syarat yang juga tidak boleh dilewatkan adalah, tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu dan kami akan pastikan betul jika pengawas yang terpilih bukan merupakan pendukung dari salah satu peserta pemilu. Hal ini untuk memastikan independensi pengawas,” katanya.



Pengawas TPS tersebut akan bekerja selama satu bulan mulai 25 Maret hingga 24 April, dengan tugas pokok yang harus dilaksanakan yaitu melakukan pengawasan persiapan pemungutan suara, pengawasan saat hari H pemungutan suara, pengawasan saat persiapan penghitungan suara dan saat penghitungan suara serta pengawasan terhadap pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK.



 “Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS sifatnya pasif. Mereka akan mencatat berbagai hal yang terjadi, namun jika terjadi gejala pelanggaran juga diminta untuk melakukan pencegahan,” katanya.



Sejumlah potensi kerawanan yang perlu diantisipasi oleh pengawas TPS, lanjut Muslimin adalah pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih dan datang ke TPS menggunakan KTP elektronik atau adanya pemilih ganda.



Selama menjalankan tugasnya sebagai pengawas TPS, setiap petugas akan memperoleh honor Rp550.000 ditambah tunjangan uang makan Rp100.000 yang diberikan pada hari H pemungutan suara. 



    



 

Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar