Gunung Kidul (Antaranews Jogja) - Forum Honorer Sekolah Negeri Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta mendesak pemerintah daerah setempat segera menerbitkan Surat Keputusan bupati tentang Guru Tidak Tetap.
Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Gunung Kidul Aris Wijayanto di Gunung Kidul, Selasa, mengatakan awalnya, Pemkab Gunung Kidul menjanjikan kepada para GTT SK bupati turun pada awal Januari 2019 akan tetapi hingga sat ini SK tak kunjung turun.
"Sampai Februari 2019, kami belum mendapat kejelasan," kata Aris.
Ia mengatakan sampai saat ini, pihaknya masih menunggu SK diberikan, padahal dijanjikan Januari 2019. Menurut dia, mata anggaran dana untuk SK bupati juga sudah disediakan melalui APBD 2019.
"Kalau untuk jumlah GTT berkisar 800 an orang tetapi jumlah tersebut sudah berkurang karena beberapa ada yang didterima CPNS," katanya.
Aris mengatakan pihaknya hanya bisa berharap, setelah proses penempatan CPNS dan proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama selesai pemkab agar segera merealisasikan janjinya menurunkan SK beserta kesejahteraan bagi GTT di Gunung Kidul.
Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan Sekda Gunung Kidul terkait PPPK, namun kemungkinan Gunung Kidul belum bisa membuka lowongan.
"Menurut informasi anggaran Gunung Kidul defisit. Kalau dari Kemenpan memang tahap pertama ini hanya kusus guru eks guru kategori (K2) lalu untuk pendaftaran umum akan dibuka setelah pemilu," katanya.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunung Kidul Sigit Purwanto menuturkan saat ini pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) provinsi, terkait perekrutan PPPK.
"Tahap pertama ini memang tidak dibuka untuk umum, kalau untuk pendidikan hanya dibuka untuk guru K2. Pada tahap pertama akan dibuka untuk tenaga kependidikan, penyuluh pertanian, dan juga tenaga kesehatan," katanya.
Dia mengatakan berdasarkan basis data pusat di Gunung Kidul ada 96 yang bekerja di tiga bidang pendidikan, penyuluh pertanian dan tenaga kesehatan.
"Untuk berapa jumlah formasi yang akan diterima kami masih koordinasi. Secara anggaran kami Insya Allah siap, karena kan ada beberapa yang sudah diterima di CPNS dan tiap tahunnya ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun juga," katanya.
Berita Lainnya
Wapres nilai tidak perlu ada tim transisi ke pemerintahan Prabowo-Gibran
Rabu, 24 April 2024 14:17 Wib
MK: Dalil soal Jokowi mendukung pencalonan Gibran tidak cukup kuat
Senin, 22 April 2024 14:22 Wib
Pelatih Erik ten Hag tidak pernah mampu susun skuad terbaik Manchester United
Senin, 22 April 2024 8:25 Wib
Polres Kulon Progo mengimbau masyarakat tidak terbangkan balon udara
Minggu, 21 April 2024 10:32 Wib
MK RI tidak bakal diskualifikasi Gibran
Sabtu, 20 April 2024 21:31 Wib
Polres Bantul tidak melarang penerbangan balon udara asalkan berizin
Sabtu, 20 April 2024 17:08 Wib
Pj Wali Kota Yogyakarta tak temukan ASN bolos kerja pascalebaran
Rabu, 17 April 2024 17:37 Wib
Hizbullah dan Iran tidak siap perang
Rabu, 17 April 2024 11:12 Wib