Sardonoharjo jadi percontohan Desa Antipolitik Uang

Sleman (Antaranews Jogja) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadikan Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik sebagai "pilot project" kedua setelah Candibinangun, Pakem sebagai Desa Anti Politik Uang (Desa APU).
     
"Desa Sardonoharjo dipilih karena adanya inisiatif  dan kesadaran warga Sardonoharjo yang disampaikan melalui perangkat desa beberapa waktu yang lalu ke Bawaslu agar menyelenggarakan kegiatan dan sosialisasi di desa tersebut," kata Ketua Bawaslu Sleman Karim Mustofa di Sleman, Sabtu.
     
Menurut dia, Bawaslu Sleman menilai masyarakat Desa Sardonoharjo bisa diajak kerja sama dalam upaya meminimalisir politik uang.
     
"Desa Sardonoharjo menjadi desa percontohan kedua setelah Candibinagun Pakem. Ke depan kegiatan serupa harapannya akan dilaksanakan di banyak desa yang lainnya, terpupuk kesadaran bersama untuk menolak politik uang," katanya.
     
Ia mengatakan, peluncuran Desa Anti Politik Uang merupakan kegiatan strategis Bawaslu karena masyarakat desa dinilai cukup rentan dalam persoalan politik uang.
     
"Politik uang jadi momok dan virus demokrasi, bahkan sebuah kejahatan luar biasa atau 'extraordinary crime' yang akan mengganggu proses demokrasi Indonesia. Masyarakat dipaksa memilih untuk kepentingan kandidat dengan memberikan atau menjanjikan iming-iming uang atau materi lainnya adalah bentuk pidana pemilu," katanya.
     
Karim mengatakan, Bawaslu Sleman mengajak masyarakat bersama-sama memilih calon pemimpin atau wakil rakyat dengan hati nurani dan akal sehat.
     
"Memilih pemimpin atau wakil rakyat dengan memperhatikan visi dan misi, serta rekam jejaknya, bukan karena suap, sogokan, dan bentuk lainnya sebagai bagian dari politik uang," katanya.
     
Ia mengatakan, peristiwa politik uang bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Masyarakat desa merupakan kelompok yang paling rentan dan mudah dipengaruhi dengan politik uang," katanya.