Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta akan menuntaskan program akreditasi kampung wisata pada 2019 yang menyasar delapan kampung wisata.
"Pada tahun lalu, kami sudah melakukan akreditasi untuk sembilan dari 17 kampung wisata dan pada tahun ini dilanjutkan untuk delapan kampung wisata sehingga seluruhnya tuntas tahun ini,” kata Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Golkari Made Yulianto di Yogyakarta, Sabtu.
Golkari mengatakan, akreditasi kampung wisata tersebut sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan setiap kampung wisata sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki dasar untuk memberikan fasilitasi atau bantuan pengembangan yang diperlukan oleh setiap kampung wisata.
Pedoman yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan akreditasi kampung wisata adalah Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2016. Di dalam peraturan tersebut ditetapkan tiga kategori kampung wisata yaitu rintisan, berkembang dan mandiri.
Berdasarkan hasil akreditasi yang dilakukan tahun lalu, dari sembilan kampung wisata diketahui satu kampung wisata masuk dalam kategori berkembang yaitu Kampung Wisata Dipowinatan sedangkan delapan kampung wisata lain masuk dalam kategori rintisan.
Dipowinatan masuk dalam kategori kampung wisata berkembang karena sudah mampu mendatangkan wisatawan secara rutin serta memiliki berbagai kegiatan untuk mendukung keberadaan kampung wisata, sedangkan delapan kampung wisata lain masih membutuhkan banyak penguatan.
Penguatan yang dibutuhkan untuk kampung wisata kategori rintisan di antaranya adalah kelembagaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya masyarakat (SDM) pengelola kampung wisata.
“Biasanya, pengelola kampung wisata juga memiliki pekerjaan lain sehingga mereka tidak hanya fokus untuk mengembangkan kampung wisata,” katanya.
Sedangkan untuk kebutuhan utilitas atau sarana dan prasarana, lanjut Golkari juga masih membutuhkan banyak perbaikan seperti penanda kampung wisata, hingga toilet berstandar internasional untuk tamu-tamu yang datang.
“Atraksi yang ditampilkan pun harus bisa memenuhi kebutuhan pariwisata minat khusus. Wisatawan tidak hanya sebatas melihat tetapi juga berinteraksi secara langsung. Inilah keunggulan kampung wisata yang harus bisa dipenuhi, yaitu ada unsur pengalaman yang bisa dirasakan langsung oleh wisatawan,” katanya.
Golkari menyebut, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta tidak bisa bekerja seorang diri untuk pengembangan kampung wisata tetapi membutuhkan dukungan organisasi perangkat daerah lain termasuk menggandeng swasta untuk bekerja sama dalam bentuk “corporate social responsibility” (CSR).
“Kampung wisata memiliki posisi yang penting dalam pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta. Yogyakarta adalah tujuan wisata utama. Tentunya, kami tidak ingin kue pariwisata ini hanya dinikmati oleh pemodal besar tetapi juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Masyarakat langsung terlibat, tidak hanya menjadi penonton,” katanya.
Melalui kampung wisata, lanjut Golkari, wisatawan akan bisa mengetahui kehidupan masyarakat Yogyakarta yang sebenarnya sehingga kampung wisata harus dikembangkan agar wisatawan yang berkunjung tidak hanya menikmati objek wisata “mainstream” yang selama ini dikenal.
