Pemkab Bantul instruksikan seluruh desa validasi data kemiskinan

Bantul  (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menginstruksikan seluruh desa di daerah ini melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan agar program bantuan yang digelontorkan pemerintah tepat sasaran. 
     
"Kita instruksikan kepada seluruh desa untuk verifikasi dan validasi data kemiskinan dengan metode melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, dan saya yakin di desa-desa sudah melakukan itu," kata Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul, Selasa. 
     
Menurut dia, perlunya pemerintah desa melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan karena saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di wilayah Desa Wukirsari Imogiri ada warga miskin tidak mendapat bantuan, namun sebaliknya warga mampu mendapat bantuan.
     
"Di Desa Wukirsari sangat mengagetkan bahwa ada orang tua atau lanjut usia tidak peroleh BPNT (bantuan pangan nontunai), smeentara ada orang yang rumahnya tingkat, punya mobil dua dan truk tiga peroleh BPNT," katanya. 
     
Wabup mengatakan, karena kondisi itu maka diyakini 'inclusion error' maupun 'exclusion error' di dalam basis data terpadu (BDT) kemiskinan di Bantul masih cukup tinggi, sehingga perlu ada validasi data kembali agar BDT kemiskinan itu sesuai kondisi di lapangan.
     
Menurut dia, inclusion error terjadi karena orang yang tidak berhak menerima manfaat tapi masuk database sebagai penerima manfaat. Sedangkan 'exclusion error' terjadi karena orang yang berhak menerima manfaat tapi tidak tercatat sebagai penerima manfaat.
   
 "Jadi ada orang kaya yang tidak pantas memperoleh BPNT, PKH (program keluarga harapan), KIS (kartu indonesia sehat) tetapi memperoleh. Sementara ada orang yang butuh jaminan sosial atau orang miskin tapi tidak peroleh atau tidak tercatat dalam BDT," katanya. 
     
Oleh karena itu, kata dia dengan adanya validasi data itu, diharapkan agar orang atau warga yang tidak patut memperoleh bantuan jaminan sosial supaya dikeluarkan dari database, sementara orang yang berhak dan belum tercatat dimasukkan dalam database.
       
"Tapi berdasarkan pantauan kami sementara ini terjadi penambahan BDT yang cukup signifikan yang inclusion erorr tidak dicoret, hanya menambahkan data yang exclusion erorr, atau menambah orang yang dari luar dimasukkan ke basis data," katanya.