Tidak semua honorer eks K2 Yogyakarta mendaftar P3K

id P3K,honorer K2, guru, penyuluh pertanian

Guru sedang mengajar di kelas SD. (ANTARA FOTO/Rahmad/foc/17.)

Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Tidak semua pegawai honorer eks K2 di Kota Yogyakarta yang masuk dalam basis data Badan Kepegawaian Nasional memasukkan berkas pendaftaran sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja tahap pertama.



“Dari 105 pegawai yang dinyatakan memenuhi syarat dan masuk dalam basis data Badan Kepegawaian Nasional, hanya 79 yang melakukan pendaftaran, terdiri dari 71 pendaftar untuk formasi guru dan delapan tenaga penyuluh pertanian,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Yogyakarta Sarwanto di Yogyakarta, Selasa.



Meskipun demikian, satu pendaftar untuk formasi guru harus dialihkan ke Pemerintah DIY karena mendaftar sebagai guru SMA/SMK yang kewenangannya berada di tingkat provinsi. Pengalihan langsung dilakukan oleh sistem pendaftaran.



Seluruh pendaftar yang sudah melakukan pendaftaran secara online kemudian menyerahkan berkas pendaftaran secara manual ke BKPP Kota Yogyakarta. Penyerahan berkas pendaftaran sudah dapat diselesaikan pada Senin (18/2).



“Kami tidak bisa memaksa seluruh honorer eks K2 untuk mengikuti pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja (P3K). Jika memang tidak mendaftar, tentu mereka memiliki alasan tersendiri,” kata Kepala Bidang Pengembangan BKPP Kota Yogyakarta Ary Iryawan.



Ia menyebut, keputusan honorer eks K2 untuk tidak mengikuti pendaftaran P3k dimungkinkan disebabkan pegawai yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk kualifikasi pendidikan. “Misalnya saja syarat untuk guru adalah S1 kependidikan. Padahal, mereka hanya lulusan D3 atau sederajat sehingga sudah tidak mungkin lolos seleksi,” katanya.



Sedangkan untuk seleksi administrasi, lanjut Ary, honorer eks K2 tidak perlu khawatir karena seleksi tidak semata-mata didasarkan pada data yang diunggah secara online tetapi juga memperhatikan berkas yang diserahkan secara manual.



“Misalnya saja, banyak honorer eks K2 yang sudah berusia tua. Mungkin saja mereka salah mengunggah berkas. Nanti, kami akan verifikasi dan cek ulang dengan berkas yang diserahkan manual,” katanya.



Meskipun sudah ada seleksi P3K, namun Ary menyebut, kebutuhan guru di Kota Yogyakarta masih kurang karena dengan menjadi P3K, jumlah guru di Kota Yogyakarta tidak akan bertambah. “Hanya statusnya saja yang berbeda, dari K2 menjadi P3K yang memiliki gaji setara pegawai negeri sipil. Gaji mereka tidak lagi setara upah minimum kota (UMK),” katanya.



Sedangkan untuk seleksi tertulis, Ary mengatakan, belum dapat memastikan karena masih harus menunggu koordinasi dengan Kantor Regional I BKN pada Rabu (20/2). “Dimungkinkan tes akan dilakukan di sekolahan. Semuanya menggunakan komputer,” katanya

Pewarta :
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar