Caleg Gerindra Ngadiyono ajuakan gugatan sengketa

id Ngadiyono

Susana sidang kasus pidana pemilu dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Gunung Kidul Ngadiyono. (Foto Antara/Bawaslu Sleman)

Gunung Kidul (Antaranews Jogja) - Calon anggota legislatif dari Partai Gerindra Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ngadiyono resmi mengajukan gugatan sengketa putusan pencoretannya dari DCT Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum ke Badan Pengawas Pemilu.

"Kedatangan saya ke sini bersama dengan kuasa hukum untuk mengajukan sengketa atas keputusan dicoretnya saya dari DCT Pemilu 2019,” kata Ngadiyono usai menyerahkan berkas ke Bawaslu Gunung Kdul, Kamis.

Ia mengatakan pengajuan sengketa itu agar ia memiliki kesempatan lagi untuk mengikuti Pemilu  April mendatang,

"Intinya kita harus berupaya secara hukum, dan bagaimana caranya saya agar bisa ikut Pemilu lagi," ucapnya.

Ngadiyono menegaskan akan menempuh segala jalur yang ada untuk dapat kembali maju sebagai wakil rakyat. Rencananya jika sengketa di Bawaslu tidak ada hasil atau titik terang, jalur lain pun akan dilakukan. Termasuk juga diantaranya membawa perkara tersebut ke ranah yang lebih tinggi.

"Satu persatu tahapan akan saya lakukan. Tidak masalah kredibilitas sekarang turun besok dinaikan kembali,” katanya.

Ketua Bawaslu Gunung Kidul Is Sumarsono mengatakan permohonan sengketa yang dilakukan oleh Ngadiyono atas SK pencoretan dirinya dari DCT telah diterima oleh tim Bawaslu.

Bawaslu sendiri akan memberikan waktu untuk perbaikan dokumen terhitung selama tiga hari usai keputusan KPU ditetapkan dan yang bersangkutan mengajukan sengketa. Jika sekiranya persyaratan masih belum terpenuhi, akan diberikan kembali waktu tiga hari untuk pemohon melakukan perbaikan.

"Belum lengkap karena ada beberapa dokumen yang belum terpenuhi. Paling tidak besok Jumat untuk bisa melengkapi kembali,” ucap Is Sumarsono.

Nantinya jika dokumen pemohon telah sesuai dengan persyaratan, dari jajarannya akan segera memproses melakukan mediasi dan tahapan lain untuk dapat memutuskan sengketa yang diajukan oleh Ngadiyono.

"Dari Bawaslu sendiri memiliki waktu setidaknya 12 hari kerja untuk menentukan tahapan mediasi dan ajudikasi," katanya.
Pewarta :
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar