Yogyakarta (ANTARA) -
Pemerintah Kota Yogyakarta meminta akademisi yang akan mengakses dana penelitian pada 2020 memanfaatkan program tersebut untuk melakukan penelitian terkait penurunan indeks gini di Yogyakarta yang masih cukup tinggi.
“Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan indeks gini, namun sepertinya belum memberikan hasil yang signifikan meskipun angka kemiskinan sudah turun. Oleh karena itu, kami membutuhkan bantuan dari akademisi dalam menyelesaikan pekerjaan rumah ini,” kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi di Yogyakarta, Rabu.
Menurut dia, bantuan dari akademisi atau perguruan tinggi tersebut dapat berbentuk hasil penelitian sehingga bisa dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menentukan kebijakan atau langkah dalam menurunkan indeks gini. Indeks gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat.
Heroe mengatakan, indeks gini yang cukup tinggi tersebut salah satunya disebabkan oleh karakter Kota Yogyakarta sebagai kota industri jasa pariwisata.
Sebagai kota industri jasa, lanjut Heroe, kegiatan di kelompok menengah ke bawah dengan kelompok masyarakat menengah ke atas seringkali bersinggungan. Kondisi tersebut cukup berbeda jika dibanding dengan kota atau kabupaten lain yang memiliki karakter sebagai daerah pertanian.
“Jika di daerah lain intervensi untuk menurunkan indeks gini cukup dilakukan di kelompok petani, maka di Kota Yogyakarta membutuhkan intervensi yang lebih kompleks,” katanya.
Heroe menambahkan, pendapatan untuk kelompok menengah ke bawah sudah mengalami kenaikan, tetapi kenaikannya tidak sebanding dengan kenaikan di kelompok menengah ke atas sehingga indeks gini di Yogyakarta tetap tinggi.
“Harapannya, akademisi ini bisa melakukan penelitian terkait hal ini dan bagaimana rekomendasi mereka untuk bisa menurunkan indeks gini,” kata Heroe.
Pada 2017, indeks gini Kota Yogyakarta tercatat 0,36 persen dan naik menjadi 0,43 persen pada 2018. Indeks gini tersebut lebih tinggi dibanding DIY dan nasional. Pada 2019, Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan penurunan indeks gini menjadi 0,41 persen dan turun menjadi 0,397 persen pada 2020.
Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga fokus pada upaya penurunan angka kemiskinan dan berharap penetapan indikator kemiskinan tidak hanya dilihat dari faktor konsumsi masyarakat tetapi juga budaya.
“Dari indikator yang ada, masyarakat tidak dianggap miskin jika bisa makan tiga kali sehari. Tetapi, mungkin bagi warga di Kota Yogyakarta mereka cukup makan dua kali sehari sehingga dianggap miskin,” katanya.
Ia menyebut, angka kemiskinan di Kota Yogyakarta harus sinkron dengan berbagai indeks penilaian lain seperti indeks pembangunan manusia dan indeks kebahagiaan serta angka harapan hidup di Kota Yogyakarta yang cukup tinggi.
Pada 2018, angka kemiskinan di Kota Yogyakarta tercatat 6,98 persen dan ditargetkan turun 0,7 persen pada 2019.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Yogyakarta Hari Karyawan mengatakan, terus menyosialisasikan kegiatan penelitian pada 2020 ke sejumlah perguruan tinggi, terlebih saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta sudah memiliki Dewan Riset Daerah.
“Dewan Riset Daerah akan kami sinkronkan dengan Jaringan Penelitian yang sudah ada selama ini. Mereka membantu pemerintah untuk melakukan penelitian yang bisa dijadikan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan tema pembangunan setiap tahunnya,” katanya.
Pada 2019, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp200 juta untuk penelitian, sedangkan pada 2020 kebutuhan dana penelitian masih dibahas dalam rencana anggaran.
