Yogyakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta melakukan pemetaan terhadap berbagai potensi kerawanan di tempat pemungutan suara untuk Pemilu 2019 sehingga bisa dilakukan langkah antisipasi.
“Ada beberapa indikator kerawanan yang sudah kami temukan. Semuanya kami petakan untuk dijadikan sebagai dasar penentuan langkah antisipasi,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta Tri Agus Inharto di Yogyakarta, Kamis.
Sejumlah kerawanan di tempat pemungutan suara (TPS) yang sudah ditemukan, di antaranya TPS di wilayah padat penduuk dan memiliki dinamika penduduk cukup tinggi, atau TPS yang rawan dari segi keamanan karena banyak calon legislatif, serta TPS yang rawan karena sumber daya manusia (SDM) yang kurang kompeten.
Temuan indikasi TPS yang rawan dari aspek kependudukan di antaranya berada di Tukangan Kecamatan Danurejan, serta di Jlagran. Sedangkan indikasi TPS rawan dari segi keamanan ditemukan di Kecamatan Ngampilan, Kotagede dan Gondokusuman.
“Jika di satu TPS ada persaingan beberapa caleg, maka dimungkinkan terjadi konflik. Hal ini disebabkan, Pemilu 2019 tidak hanya persaingan antar partai politik saja tetapi juga persaingan di internal partai yaitu antar calon anggota legislatif,” katanya.
Dari berbagai indikator yang ditemukan, Agus mengatakan, kerawanan paling banyak berasal dari aspek keamanan meski Bawaslu Kota Yogyakarta belum melakukan pendataan secara detail.
Berdasarkan pemetaan terhadap aspek kerawanan TPS, Bawaslu Kota Yogyakarta kemudian meminta Panwaslu Kecamatan untuk mengintensifkan sosialisasi terkait regulasi dan pendekatan ke tokoh masyarakat terlebih saat ini proses kampanye masih terus berjalan.
“Kami juga akan meminta Pengawas TPS untuk membantu mengantisipasi berbagai potensi kerawanan di TPS. Hanya saja, sampai saat ini jumlah Pengawas TPS yang mendaftar masih kurang dari kebutuhan,” katanya.
Bawaslu Kota Yogyakarta membutuhkan satu pengawas di tiap TPS. Total jumlah TPS di Kota Yogyakarta untuk Pemilu 2019 mencapai 1.373 TPS.
Bawaslu Kota Yogyakarta juga akan menyiapkan mekanisme penyelesaian sengketa di lapangan, termasuk penyelesaian sengketa di TPS sehingga permasalahan dapat diselesaikan sesegera mungkin.
“Misalnya saja ada masalah karena perbedaan isi berita acara penghitungan suara. Harapannya, sengketa bisa langsung diselesaikan di tempat,” katanya.
