Kabupaten Probolinggo observasi pengarusutamaan hak anak ke Sleman

id Pengarusutamaan anak

Rombongan Kabupaten Probolinggo melakukan observasi pengarusutamaan hak anak ke Kabupaten Sleman. (Foto Antara/ Humas Sleman)

Sleman (ANTARA) - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur melalui Bidang Diklat dan Pengembangan melakukan observasi lapangan pengarusutamaan hak anak ke Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin.

Observasi tersebut diterima Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sleman Mafilindati Nuraini bersama sejumlah perwakilan OPD di Aula Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman.

Kepala BKD Probolinggo Abdul Halim selaku ketua rombongan mengatakan bahwa upaya kegiatan perlindungan anak untuk menjamin, melindungi dan memenuhi hak anak sangat penting.

"Pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal diperlukan adanya strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak dalam setiap kegiatan pembangunan," katanya.

Menurut dia, berdasarkan alasan tersebut, Kabupaten Probolinggo melalui BKD Bidang Diklat dan Pengembangan melaksanakan pendidikan dan pelatihan ke Pemkab Sleman.

"Kegiatan ini diikuti 40 pejabat eselon IV atau staff potensial dari OPD terkait gugus tugas layak anak Kabupaten Probolinggo," katanya.

Ia mengatakan bahwa observasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur di bidang peningkatan gugus tugas Kota Layak Anak dengan meningkatkan kemampuan dalam memahami sistem kesejahteraan sosial anak dan keluarga.

"Untuk menyempurnakan maksud dan tujuan tersebut maka perlu diadakan kunjungan atau observasi lapangan ke best practice dalam hal ini Pemkab Sleman untuk melengkapi maksud dan tujuan secara optimal," katanya.

Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman Mafilindati Nuraini mengatakan bahwa observasi yang dilakukan ini sebagai ajang bertukar informasi terhadap implementasi pengarusutamaan hak anak baik d Kabupaten Sleman maupun di Kabupaten Probolinggo.

"Melalui observasi ini kita bisa lakukan 'ATM', Amati, Tiru dan Modifikasi apa yang telah dilakukan dalam upaya pengarusutamaan hak anak," katanya.

Linda menjelaskan bahwa untuk mendukung terwujudnya  Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sleman, Pemkab Sleman telah melakukan berbagai upaya. Di antaranya membentuk lima klaster hak anak, inovasi percepatan registrasi kelahiran dan kepemilikan kutipan akta kelahiran, mengadakan berbagai kegiatan forum anak hingga tingkat desa dan membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga Sejahtera yang Sembada (Puspaga Kesengsem).

"Selain itu  Pemkab Sleman telah membentuk 17 Kecamatan Layak Anak, 69 Desa Ramah Anak dan PATBM, 71 Sekolah Ramah Anak dan 25 Puskesmas Ramah Anak. Kabupaten Sleman juga telah memiliki 17 Forum Anak dan 39 Forum Anak Desa," katanya.

Ia mengatakan, atas berbagai upaya yang dilakukan tersebut, pada 2018 Pemkab Sleman berhasil meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak tingkat Nindya.

"Selain menerima penghargaan KLA, Sleman juga mendapatkan penghargaan dalam hal pembinaan Forum Anak Terbaik, dan Inisiator Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)," katanya.***3***


Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto


 
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar