DPRD minta pemda lakukan pendataan kerugian pertanian akibat banjir

Bantul (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta meminta pemerintah daerah setempat melakukan pendataan kerugian bidang pertanian akibat dampak banjir dan tanah longsor di beberapa kecamatan pada Minggu (17/3).

"Saya minta pemerintah daerah melakukan pendataan kerugian bidang pertanian, kemudian memberikan bantuan untuk mengurangi kerugian yang diderita para petani," kata Anggota Komisi B DPRD Bantul Setiya di Bantul, Kamis.

Menurut dia, Bantul kembali mendapatkan musibah banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah kecamatan, utamanya di sisi selatan. Hal ini dikarenakan hujan dalam waktu panjang dan kiriman air hujan dari Yogyakarta utara. 

Diantara dampak yang dirasakan selain kerusakan rumah, infrastruktur, juga rusaknya bidang pertanian, perikanan dan peternakan yang berakibat gagal panen dan kerugian yang harus diderita para petani.

Selain mendata kerugian, kata dia, komisi B juga mewacanakan digunakannya asuransi pertanian, sehingga resiko kerugian dikarenakan bencana dapat dikaver oleh pihak ketiga.

"Bencana banjir sering kita rasakan, hampir setiap tahun kita hadapi. Selain dengan berbagai upaya pengendalian, perlu juga dipikirkan untuk melakukan mitigasi, bila terjadi bencana. Nah, asuransi pertanian bisa menjadi salah satu alternatif," katanya.

Setiya mengatakan, memang yang menjadi persoalan adalah kesadaran para petani sendiri untuk menggunakan asuransi pertanian, apalagi bila harus membayar premi terus menerus.

Untuk itu,  anggota Badan Anggaran DPRD ini mewacanakan agar premi asuransi dapat ditanggung pemerintah, karena daripada setiap kali ada dampak bencana kemudian pemerintah daerah harus mengeluarkan dana besar untuk recovery.

"Akan lebih ekonomis bila pemda cukup membayar premi asuransinya saja. Saya belum bisa menghitung berapa jumlah kebutuhan premi asuransi pertanian se-Bantul. Tapi saya kira gagasan ini patut dipertimbangkan," katanya.

Pihaknya berharap pemda dapat melakukan kajian lanjutan agar wacana tersebut bisa direalisasikan, termasuk siapa saja petani yang berhak, besaran premi dan manfaat atau klaim yang akan diterima.***1***