Persawahan di Kulon Progo memasuki panen raya (VIDEO)

id Kulon Progo panen padi

Persawahan di Kulon Progo memasuki panen raya (VIDEO)

Petani di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, membersihkan jerami yang tercampur dengan gabah. Produktivitas padi pada panen raya ini mencapai 8,6 ton per hektare gabah kering panen (gkp) hingga 8,9 ton per hektare gkp. (Foto ANTARA/Mamiek)

Kulon Progo (ANTARA) - Lahan persawahan seluas 5.826 hektare yang tersebar di lima kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, memasuki panen raya dengan produktivitas produksi rata-rata 8,6 ton per hektare gabah kering panen.

Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo Tri Hidayatun di Kulon Progo, Selasa, mengatakan luasan panen pada Maret seluas 4.369 hektare dan April seluas 1.457 hektare yang tersebar di Kecamatan Temon, Wates, sedikit Kecamatan Temon, Sentolo dan Pengasih.

"Produktivitas padi tahun ini cukup bagus. Berdasarkan ubinan yang dilakukan kelompok tani di Kecamatan Wates, produktivitas padi mencapai 8,6 ton per hektare gabah kering panen (gkp) dan di Kecamatan Sentolo mencapai 8,9 ton per hektare gkp," kata Tri.
Ia mengatakan sebelumnya sekitar 2.500 hektare di Kecamatan Nanggulan, Lendah, Galur, pada Januari sampai Februari juga sudah panen dengan produktivitas antara 8,6 ton per hektare gkp hingga 8,9 ton per hektare gkp.

"Musim tanam hingga panen di Kulon Progo tidak ada persoalan. Bahkan, produkvitas tanaman padi sangat bagus. Namun demikian, pada 17 Maret hingga 19 Maret, hujan lebat yang mengguyur wilayah Kulon Progo menyebabkan sebagian tanaman padi di wilayah Wates dan Temon terendam banjir, sehingga hasilnya kurang maksimal," katanya.

Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati meminta Dinas Pertanian dan Pangan mengikutsertakan petani dalam asuransi usaha tani padi (AUTP), khususnya di kecamatan yang menjadi langganan banjir seperti di Kecamatan Temon, Wates, dan Panjatan. Sehingga petani tidak banyak mengalami kerugian.

Menurut Akhid, selama Sungai Serang dan anak Sungai Serang tidak dinormalisasi dengan baik, potensi air meluap dan merendam tanaman pertanian di wilayah tersebut sangat tinggi. Untuk itu, Dinas Pertanian dan Pangan harus proaktif memberikan pembinaan dan bimbingan kepada petani supaya ikut dalam AUTP.

"Kalau dibutuhkan, Dinas Pertanian dan Pangan mengusulkan bantuan subsidi untuk membayar premi AUTP," katanya.
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar