Bawaslu Bantul mantapkan kesiapan SDM menjelang pemungutan suara

Bantul (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah memantapkan kesiapan baik dari sisi sumber daya manusia maupun kelembagaan menghadapi pemungutan suara Pemilu 2019 yang tinggal beberapa hari lagi.

"Menghadapi pemungutan suara yang tinggal beberapa hari itu tentunya dari berbagai sisi kita sudah betul-betul persiapkan diri secara matang, baik secara kelembagaan maupun sisi SDM," kata Ketua Bawaslu Bantul Harlina di Bantul, Minggu.

Menurut dia, dalam mempersiapkan SDM pengawas mulai dari jajaran Bawaslu kabupaten sampai pengawas TPS (tempat pemungutan suara) dalam melaksanakan tugas maupun sistem pengawasannya, Bawaslu sudah lakukan bimbingan teknis (bimtek).

"Bimtek ini tidak hanya sekali, tetapi beberapa kali target kita, agar nanti khususnya pengawas TPS ini bisa paham terhadap apa yang menjadi bentuk ketugasannya terutama pada saat H-5, H-3, H-1 dan pada saat malam maupun saat pemungutan suara," katanya.

Dalam bimtek itu, kata dia, seluruh SDM pengawas pemilu sudah dibekali pengetahuan terkait dengan apa saja yang menjadi fokus dan yang menjadi strategi pengawasannya, juga bagaimana payung hukum dan regulasi jika ditemukan pelanggaran saat pemungutan.

"Agar nanti pengawas TPS pada saat melaksanakan tugas paham terhadap aturan main, sehingga bisa menerapkan secara riiil terkait pelaksanaan di wilayah TPS dan diharapkan tidak ada satupun pelanggaran bisa muncul pada saat H-5, H-3 maupun H-1 atau hari H," katanya.

Harlina juga mengatakan, dari sisi pengawas tingkat kecamatan atau panwascam dan pengawas desa, Bawaslu Bantul sudah melakukan bimtek secara berkelanjutan dan meningkatkan koordinasi selama jangka waktu sebelum pemungutan suara 17 April 2019.

Dia mengatakan, semua potensi pelanggaran yang mungkin terjadi jelang hingga pemungutan suara akan menjadi fokus utama pengawasan, sebab Bawaslu mempunyai tugas untuk mengawasi seluruh tahapan sejak persiapan hingga setelah pelaksanaan pencoblosan.

"Tidak hanya netralitas aparat pemerintah dan politik uang, tapi semua pelanggaran yang berpotensi muncul jadi fokus kita, termasuk saat proses penyiapan logistik apakah sesuai dengan kebutuhannya dan memastikan logistik tidak rusak," katanya.

"Selain itu (pengawasan) distribusi logistik agar tidak ada yang salah sasaran, kemudian terkait netralitas penyelenggara pemilu dan pengawasan TPS terutama TPS rawan, jadi seluruh proses jadi fokus utama pengawasan," katanya.