Kejaksaan Negeri Kulon Progo awasi transaksi perbankan caleg peserta Pemilu 2019

id Pengawasan transaksi perbankan

Kejaksaan Negeri Kulon Progo awasi transaksi perbankan caleg peserta Pemilu 2019

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo memberikan sambutan terkait kesiapan Pemkab Kulon Progo menyukseskan Pemilu 2019. (Foto ANTARA/Mamiek)

Kulon Progo (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan pengawasan transaksi perbankan dan penarikan tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri terhadap calon anggota legislatif peserta Pemilu 2019 di wilayah ini.

Kasi Intelijen Kejari Kulon Progo Yogi Andiawan Sagita di Kulon Progo, Kamis, mengatakan menjelang pencoblosan pada 17 April nanti, transaksi yang dilakukan calon anggota legislatif cukup tinggi.

"Kami melalukan pengawasan transaksi perbankan caleg. Biasanya, di masa-masa sekarang tepat untuk melakukan politik uang," ucap Yogi.

Namun demikian, Yogi enggan menjabarkan teknis pengawasan dan oknum caleg dengan nilai transaksi tinggi di bank. "Kami masih melakukan pengawasan," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengimbau kepada masyarakat di wilayah setempat menggunakan hak politiknya dengan datang ke tempat pemungutan suara pada Pemilu 17 April 2019 untuk mengantisipasi penyalahgunaan suara.

Ia mengatakan berdasarkan koordinasi dengan forum komunikasi pemerintah daerah (Forkominda) persiapan pemilu hampir selesai dan partisipasi masyarakat ditargetkan lebih dari 75 persen.

"Saya optimistis, berdasarkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada sangat tinggi dan kondusif," katanya.

Menurut dia, tingginya partisipasi sangat penting supaya tidak terjadi kerusuhan politik. Kalau partisipasi masyarakat sedikit, maka kecurigaan-kecurigaan sangat besar. Kalau partisipasi masyarakat lebih dari 75 persen sangat sukses dan tidak mudah untuk penyalahgunaan suara.

Untuk itu, pemkab bersama penyelenggara pemilu melakukan simulasi pencoblosan untuk mengetahui kebutuhan waktu pencoblosan hingga penghitungan suara. Soal potensi warga tidak bisa mencoblos sudah terjawab, yakni yang terpenting warga datang ke TPS dan mendaftarkan diri sebelum 13.00 WIB.

"Ini solusinya sangat bagus sekali. Sehingga peluang terjadinya 'caos' di TPS dapat terhindari," ucapnya,

Hasto juga mengatakan situasi yang tidak kondusif yang terjadi pada rapat umum massa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin tidak berpengaruh pada situasi keamanan dalam pencoblosan 17 April 2019.

"Ketidakkondusifan saat kampanye sudah diprediksi sebelumnya. Kalau kami mendatangkan massa 30 ribu orang, pasti ada yang kecil-kecil kejadian, sehingga secepatnya dapat diantisipasi. Selain itu, pelakunya bukan orang Kulon Progo," katanya.

Ia juga menjamin situasi keamanan di Kulon Progo kondusif, baik sebelum, saat pencoblosan dan pascapencoblosan.

"Sampai saat ini, kondisi keamanan di Kulon Progo sangat kondusif. Semoga selalu kondusif sehingga pelaksanaan pencoblosan berlangsung aman, dan damai," tambahnya.

Ketua KPU Kulon Progo Ibah Muthiah mengatakan hingga saat ini, masih ada beberapa jenis surat suara pengganti belum datang. "Semoga segera datang dan segera dilakukan pelipatan," tuturnya.

Ia juga mengaku penghitungan suara pada pencoblosan membutuhkan waktu lebih dari 10 jam. Sehingga membutuhkan energi yang cukup untuk penghitungan suara nanti.

"Kami sudah mengimbau kepada KPPS menjaga kesehatan supaya selalu sehat saat pencoblosan," imbuhnya.
Pewarta :
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2024