Akademisi Yogyakarta menyerukan penyelenggaraan pemilu jujur dan adil

id Pemilu jurdil

Akademisi Yogyakarta menyerukan penyelenggaraan pemilu jujur dan adil

Para akademisi di Yogyakarta menyampaikan pernyataan bersama untuk penyelenggaraan pemilu jujur, adil, dan damai di halaman Balairung, UGM, Senin. (Istimewa)

Yogyakarta (ANTARA) - Para akademisi dari berbagai perguruan tinggi di DIY serta perwakilan dari Forkominda, KPU, dan Bawaslu DIY mendeklarasikan seruan moral untuk penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan damai.

"Pemilu yang berjalan jujur dan adil akan menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat di mata rakyat," kata Rektor UGM Prof. Panut Mulyono saat membacakan pernyataan bersama untuk pemilu berintegritas dan bermartabat berjudul "Pemilu Jurdil dan Damai: Awasi Prosesnya, Hormati Hasilnya" di halaman Balairung UGM, Senin.

Pemilu, lanjut dia, merupakan sebuah proses penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diletakkan dalam konteks pelaksanaan demokrasi guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

Upaya untuk mencapai kemenangan dalam pemilu, serta untuk mewujudkan hak setiap orang untuk mendukung kandidat dalam pemilu, tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang mengorbankan keutuhan bangsa dan negara Indonesia yang majemuk.

"Kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk berpolitik dan berdemokrasi secara bermartabat, menjaga proses pemilu agar berjalan secara jujur, adil, dan damai," katanya.

Pernyataan bersama ini, menurut dia, mencakup beberapa poin ajakan bagi masyarakat, di antaranya untuk secara aktif melakukan pencegahan politik uang, turut membatasi beredarnya informasi bohong yang bisa mendistorsi pandangan publik, serta memastikan bahwa semua pemilih bisa memberikan hak suaranya secara aman tanpa intimidasi dalam bentuk apa pun, baik langsung maupun tidak langsung.

Masyarakat juga didorong untuk secara aktif menggunakan hak pilih sebagai ekspresi kedaulatan rakyat, mengawal tegaknya netralitas penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), aparatur sipil negara (ASN), Polri, dan TNI, juga mengawasi pemungutan suara, menghormati hasilnya, serta menggunakan cara-cara yang sepenuhnya konstitusional jika ada keberatan atas hasil pemilu.

Menurut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM Erwan Agus Purwanto, seruan tersebut dirasa sangat tepat dikemukakan dari dunia pendidikan tinggi.

UGM sendiri, kata dia, dalam 6 bulan terakhir telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan pendidikan politik bagi mahasiswa, dan mendorong diskusi yang sehat untuk mengulas visi dan misi para pasangan calon presiden/wakil presiden.

"Kami mengajak masyarakat untuk duduk dan melihat bahwa diskusi program tidak harus dengan ujaran kebencian seperti di media sosial," kata Erwan.

Melalui deklarasi ini, para akademisi mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga agar pemilu berjalan dengan lancar dan damai.

"Semoga seruan moral ini didengar, dan kami berharap pemilu pada tanggal 17 April nanti berjalan aman dan damai untuk Indonesia yang lebih baik," katanya.