Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengatakan ajakan menggerakkan massa (people power) karena tidak memercayai lembaga penyelenggara pemilu merupakan tindakan yang tidak sesuai asas demokrasi.
"Tindakan keluar dari demokrasi. Jadi, sebuah imbauan yang menurut saya tidak bijaksana," kata Moeldoko dalam jumpa pers di kompleks Istana kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, tokoh masyarakat tidak tepat mengeluarkan imbauan-imbauan yang keluar dari cara-cara demokratis.
Kendati demikian, Moeldoko mengatakan bahwa pemerintah telah siap untuk mengantisipasi situasi jika terjadi pergerakan massa.
Namun, hingga saat ini, jelas Moeldoko, belum ada indikasi gerakan massa yang dapat mengganggu proses Pemilu 2019.
"Sampai dengan pemilu besok pagi tidak ada indikasi terjadi kericuhan," jelas Moeldoko.
Mantan Panglima TNI itu mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban saat pelaksanaan Pemilu 2019, Rabu (17/4).
Ia berharap tidak ada pihak yang melakukan tekanan ataupun intimidasi. Aparat Polri dan TNI telah mempersiapkan diri untuk menjaga stabilitas keamanan.
Berita Lainnya
Jadi poin perbaikan pemilu, putusan MK soal PHPU Pilpres 2024
Kamis, 25 April 2024 10:01 Wib
Partai Demokrat: Soal koalisi diserahkan Prabowo
Kamis, 25 April 2024 7:05 Wib
Titiek Soeharto: Terima kasih kepada rakyat pilih Prabowo-Gibran
Rabu, 24 April 2024 19:10 Wib
KPU RI telah komunikasi dengan LO Paslon 03 kirim undangan
Rabu, 24 April 2024 15:39 Wib
Soal disinggung Prabowo senyuman AMIN berat, Anies: Biasa saja
Rabu, 24 April 2024 15:30 Wib
Airlangga sebut Jokowi milik bangsa dan semua partai di Indonesia
Rabu, 24 April 2024 14:15 Wib
PKS: Bangun Indonesia dengan NasDem-PKB sampai sakaratul maut
Rabu, 24 April 2024 12:40 Wib
KPU RI menetapkan Prabowo-Gibran Presiden-Wapres Terpilih Pilpres 2024
Rabu, 24 April 2024 11:55 Wib