Kebijakan tolak impor bawang putih dinilai perkuat produksi petani lokal

id bawang putih,impor pangan

Ilustrasi bawang putih (en.wikipedia.org)

Jakarta (ANTARA) - Kebijakan tegas Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang menahan pemberian izin impor 100 ribu ton bawang putih kepada Perum Bulog dinilai sejumlah pihak ke depannya bakal memperkuat produksi petani lokal di berbagai daerah.

"Saat ini istilahnya kita sedang menggenjot produksi agar lebih baik lagi. Apalagi pertumbuhan di daerah-daerah percobaan itu sudah bagus," ujar Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih, Senin.

Menurut Henri Saragih, keputusan Mendag tersebut telah seirama dengan upaya dan keinginan pemerintahan Joko Widodo dalam menciptakan kedaulatan pangan.

Apalagi, lanjutnya, para importir juga masih memiliki cadangan bawang putih untuk digunakan hingga beberapa waktu ke depan.

Menurut dia, saat ini bisa dijadikan sebagai pintu masuk bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para petani bawang. Dengan meminimalisir impor, dan mendorong pertanian bawang putih dalam negeri.

"Petani kita mampu kok. Tapi selama ini ketergantungan kita (pada impor) besar sekali, padahal kita mampu produksi," jelas Ketua Umum Serikat Petani Indonesia.

Guna mendorong itu, ia mengusulkan agar setiap provinsi membuat program kepada dinas-dinas pertanian untuk menggencarkan tanam bawang putih.

Sementara itu, ekonom Universitas Sam Ratulangi, Agus Tony Poputra menilai kebijakan Kementerian Perdagangan menahan izin impor Bulog hingga saat ini pun dinilai sudah pada koridornya, karena pemberian izin impor komoditas tanpa menanam dikhawatirkan dapat mematikan pertanian bawang putih nasional nantinya.

"Memang sebenarnya sudah betul. Bulog harus tanam dulu. Kalau impor semua kan susah tidak ada perkembangan bawang putih di Indonesia. Kemendag tidak salah dia konsisten. Dia (Mendag) mungkin mencoba menerapkan aturan secara konsisten tanpa pandang bulu,” kata Tony

Menurut dia, sudah tepat jika importir swasta saja harus menanam, begitu juga seharusnya Bulog.

Selaras, ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Yusuf Wibisono berpendapat tindakan Kemendag menahan izin impor bawang putih untuk Bulog merupakan keputusan yang tepat lantaran pemberian hak impor bagi Bulog tanpa wajib tanam 5 persen dinilai bertentangan dengan cita-cita pemerintah untuk swasembada bawang putih pada 2021.

"Jadi memang harus dipaksa, harus ada pemaksaan, keberpihakan kebijakan secara afirmatif untuk mendorong swasembada bawang putih, antara lain dengan kewajiban tanam 5 persen dari impor," ujar Yusuf kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/4).

Ia pun menegaskan bahwa pemerintah harus menunjukkan kepastian regulasi yang sudah ditetapkan. Dengan cara memberlakukan aturan yang sama pada setiap importir untuk melakukan wajib tanam bawang putih 5 persen dari total impor, tidak terkecuali Bulog.

Yusuf kemudian menyarankan pemerintah untuk menghargai importir swasta yang sudah menjalankan wajib tanam 5 persen untuk impor bawang putih.

Sedangkan Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sarman Simanjorang menilai pemerintah harus mengendalikan harga bawang putih di pasaran terutama menjelang Ramadan. "Pemerintah harus menghitung secara cermat akan kebutuhan kita,sehingga dapat memberikan izin import tepat waktu kepada importir," ujarnya.
 
Pewarta :
Editor: Hery Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar