Gunung Kidul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya melakukan sinkronisasi data kemiskinan untuk perencanaan program pengentasan kemiskinan dan mempermudah penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Wakil Bupati Gunung Kidul Immawan Wahyudi di Gunung Kidul, Selasa, mengatakan data yang ada saat ini belum sinkron karena ada perbedaan persepsi antara tingkat pusat dengan daerah.
Ia mencontohkan angka kemiskinan di Gunung Kidul terus menurun, saat ini 17,21 persen. Namun demikian, keluarga penerima manfaat (KPM) hanya di kisaran 7.000 keluarga, tetapi setelah itu jumlah membengkak menjadi 62.639 keluarga.
"Dengan turunnya angka kemiskinan berdampak terhadap berkurangnnya jumlah penerima bantuan," kata Immawan,
Dia mengatakan upaya perbaikan data terus dilakukan, salah satunya dengan adanya sistem informasi desa (SID) yang ada di setiap desa. Dengan data yang riil maka hal itu bisa menunjukkan angka kemiskinan sebenarnya.
"Program SID akan lebih akurat karena masyarakat benar-benar tahu bagaimana kondisi di lapangan secara langsung," katanya.
Immawan mengatakan sinkronisasi data itu akan ada perubahan dengan harapan hasilnya bisa lebih akurat.
"Masyarakat sendiri yang menentukan, mana warga yang masuk kategori miskin," katanya.
Kepala Bappeda Gunung Kidul Sri Suhartanto mengatakan saat ini, pihaknya melakukan verifikasi dan validasi data angka kemiskinan.
Kemungkinan, kata dia, verifikasi dan validasi itu pada Juli 2019 baru selesai.
"Meski sudah ada data hasil pemutakhiran basis data terpadu, masih harus ada sinkronisasi dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial," katanya.
Baca juga: Gunung Kidul menunggu TPID DIY terkait operasi pasar bawang putih
Pemkab Gunung Kidul melakukan sinkronisasi data kemiskinan
Wakil bupati Gunung Kidul Immawan Wahyudi. (ANTARA/Sutarmi)
