Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta semua elemen masyarakat menghilangkan ego kelompoknya yang melampaui batas toleransi hukum dan UU.
Menurut dia, apabila ego kelompok disalurkan dalam bingkai hukum dan UU dipastikan tidak merusak stabilitas keamanan nasional dan ketertiban umum.
"Setiap kelompok masyarakat berhak untuk memperjuangkan kepentingannya namun tetap harus berada dalam koridor hukum dan UU," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu.
Hal itu dikatakannya saat menghadiri acara berbuka puasa Partai Golkar bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Hotel Sultan, Minggu.
Dia mengingatkan apabila ego kelompok dipaksakan untuk menabrak hukum dan UU, yang akan terjadi adalah benturan antar-kelompok masyarakat.
Dia berharap pengerahan massa ke gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang direncanakan pada 20, 21 dan 22 Mei 2019, berlangsung tertib dan damai.
"Harus diwaspadai adanya penumpang gelap yang sengaja ingin memanfaatkan situasi dan menciptakan ‘martir’ di tengah-tengah pengunjuk rasa," ujarnya.
Bamsoet berharap aktivitas pengerahan massa tetap harus sesuai aturan main, atau berada dalam koridor hukum dan UU.
Dia menilai agar suasana tetap kondusif, penyampaian aspirasi atas nama massa itu hendaknya juga dalam kerangka dialog antara perwakilan massa dengan wakil-wakil dari KPU dan Bawaslu.
"Peserta unjuk rasa diharapkan tidak memaksakan kehendak kepada KPU dan Bawaslu. Sebab, baik KPU maupun Bawaslu harus bekerja sesuai UU serta Tupoksi-nya. Karena itu, menjadi sangat penting bagi penanggungjawab kegiatan untuk selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan yang bertugas," katanya.
Bamsoet yang merupakan politisi Partai Golkar itu berharap kepada penanggungjawab kegiatan untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat pada umumnya.
Dia menilai waktu yang bertepatan dengan jadwal berkumpulnya massa di KPU dan Bawaslu adalah hari-hari kerja dan sekolah, pemusatan massa di dua lokasi itu diharapkan tidak menimbulkan gangguan teramat serius terhadap arus lalu lintas di kawasan tersebut.
Baca juga: Partai Golkar tolak aksi "people power" 22 Mei 2019
Berita Lainnya
Film dokumenter menjadi literasi digital PMI tangkal terorisme
Sabtu, 20 April 2024 18:03 Wib
Strategi perlu ditingkatkan dongkrak kunjungan wisatawan ke RI
Sabtu, 20 April 2024 15:07 Wib
Ancaman pornografi anak harus ditangani tuntas, pinta anggota MPR RI
Sabtu, 20 April 2024 15:00 Wib
Tony Blair mengajak RI rumuskan aturan kecerdasan buatan generatif
Sabtu, 20 April 2024 6:18 Wib
Menparekraf sebut IP Branding Project Bali dongkrak ekspor produk UMKM
Sabtu, 20 April 2024 6:16 Wib
Microsoft bakal investasi bernilai besar di RI
Jumat, 19 April 2024 20:31 Wib
Laporan tindakan asusila Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari proses verifikasi
Jumat, 19 April 2024 20:28 Wib
Di tengah tekanan geopolitik global, ketahanan perbankan RI terjaga
Jumat, 19 April 2024 18:17 Wib