Sleman (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan memfokuskan pemanfaatan Dana Desa 2019 untuk pengembangan perekonomian masyarakat desa setelah tahun-tahun sebelumnya lebih banyak dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur.
"Tahun lalu pemanfaatan dana desa untuk infrastruktur masih di atas 75 persen, maka tahun ini pemanfaatan lebih difokuskan untuk pengembangan perekonomian," kata Kepala DPMD Kabupaten Sleman Priyo Handoyo di Sleman, Selasa.
Menurut dia, pemanfaatan dana desa untuk infrastruktur pada tahun ini masih tetap ada, namun lebih diprioritaskan untuk infrastruktur yang menunjang pengembangan perekonomian.
"Seperti pembagunan jalan desa, harus diprioritaskan jalan yang merupakan akses perekonomian masyarakat," katanya.
Ia mengatakan, guna mensosialisasikan hal tersebut pihaknya akan meluncurkan program Bursa Inovasi Desa pada Juni ini.
"Bursa Inovasi Desa ini digeai agar pemanfaatan dana desa menjadi lebih optimal, terutama untuk sektor perekonomian," katanya.
Ia mengatakan, melalui Bursa Inovasi Desa ini, 86 desa yang ada di Sleman akan dipertemukan dan bisa saling bertukar gagasan dan pengalaman, serta pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Ketua Tim Inovasi dan Pendamping Desa Kabupaten Sleman Haryo Yudanto mengatakan, dalam bursa tersebut satu desa bisa mencontoh program dari desa lain yang sudah berjalan.
"Program yang dicontoh menyesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing desa. Satu desa pun bisa mencontoh program desa dari provinsi lain," katanya.
Menurut dia, empat prioritas program tersebut antara lain pengembangan kewirausahaan, peningkatan SDM, optimalisasi infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian.
"Fokusnya lebih kepada mengarahkan pengembangan ekonomi menuju desa mandiri," katanya.
Ia mengatakan, Pemkab Sleman pada 2019 mendapatkan alokasi Dana Desa total Rp99 miliar dari pemerintah pusat dan akan didistribusikan kepada 86 desa.
"Nantinya rata-rata tiap desa mendapatkan alokasi Rp1 miliar lebih," katanya.
Indikator dasar desa mandiri sudah tercantum dalam UU 6/2014. Pembentukan BUMDes menjadi salah satu upaya untuk mencapai indiktor tersebut.
"Saat ini sudah ada 40 BUMDes yang terbentuk di Sleman. Dan sejumlah desa akan didorong untuk mencapai status mandiri. Ada 17 desa percepatan mandiri yang diupayakan terbentuk pada 2019," katanya.
Baca juga: Pemkab Sleman dan Kemenkeu menandatangani perjanjian hibah barang
Baca juga: Pelaksanaan pilkades serentak di Sleman diundur hingga tahun 2020
Sleman memfokuskan dana desa 2019 untuk pengembangan perekonomian
Kepala DPMD Kabupaten Sleman Priyo Handoyo (kanan) bersama Ketua Tim Inovasi dan Pendamping Desa Kabupaten Sleman Haryo Yudanto. (Foto Antara Victorianus Sat Pranyoto)
