BPBD sebut 15 desa di Bantul rawan kekeringan

id kekeringan ,bantul,15 desa

Tangki air yang dipersiapkan BPBD Bantul, DIY untuk mendistribusikan bantuan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan. (ANTARA/Hery Sidik)

Bantul (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan sebanyak 15 desa rawan kekeringan atau kesulitan air bersih akibat musim kemarau panjang 2019.

"Sudah bisa diprediksi manakala pada saat musim kemarau dan cuaca ekstrim seperti ini yang berpotensi terjadi kekeringan di Bantul diperkirakan dialami di sekitar 15 desa tersebar di enam wilayah kecamatan," kata Kepala BPBD Bantul Dwi Daryanto di Bantul, Senin.

Menurut dia, 15 desa itu diantaranya tersebar di wilayah Kecamatan Pandak dan Pleret, kemudian sejumlah desa di wilayah Piyungan seperti yang belum lama ini sudah mengajukan permohonan bantuan karena masyarakatnya sudah mengalami krisis air.

Dwi mengatakan jika dihitung jumlah jiwa yang rawan terdampak kekeringan di 15 desa itu mencapai sekitar 15 ribu jiwa, dengan dampak terparah bagi mereka yang tinggal di dataran tinggi atau lereng bukit dan jauh dari sumber mata air setempat.

"Jadi ada beberapa dusun yang memang posisinya di atas, sehingga kalau jumlah terdampaknya bisa lebih dari 50 ribu jiwa, kalau satu desa yang terdampak rata-rata ada 500 keluarga dengan empat jiwa, sudah 2.000 jiwa, sehingga kalau di 15 desa sudah besar," katanya.

Dia menjelaskan, sebagai antisipasi agar masyarakat tidak mengalami kekeringan dampak kemarau, pihaknya siap melakukan distribusi air bersih ke wilayah yang sudah dilaporkan mengalami krisis air, seperti yang dilakukan di Segoroyoso Pleret dan Pandak.

"Kemudian karena kemarau tahun ini dimungkinkan akan berlangsung cukup panjang, sehingga dengan kondisi seperti ini antisipasi kita akan membuat surat permohonan ke Bupati untuk menerbitkan status siaga darurat kekeringan," katanya.

Menurut dia, surat siaga darurat kekeringan sudah dalam proses pengajuan ke bupati, sehingga harapannya segera ditindaklanjuti, karena status siaga darurat kekeringan itu salah satunya untuk antisipasi manakala terjadi kekeringan yang ekstrim.

"Dengan status itu harapan kita baik dari pemerintah provinsi maupun pusat bisa membantu penyelesaian kekeringan, dan warga masyarakat yang sudah mengalami kekeringan saya minta untuk inventarisasi kemungkinan ada mata air yang bisa dimaksimalkan," katanya.

Namun demikian, kata dia, kalaupun sumber air yang ada jauh dari masyarakat, maka dibantu dengan dana pusat berupa program pipanisasi untuk mengalirkan sumber mata air yang memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari.*
      Baca juga: Ribuan hektare tanaman padi Gunung Kidul gagal panen
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar