Kulon Progo (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan melakukan penilaian 87 desa dan satu kelurahan terkait akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa hingga transparansi keuangan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kulon Progo Sudarmanto di Kulon Progo, Rabu, mengatakan saat ini pihaknya menyusun peraturan bupati dan aplikasinya, kemudian dilakukan penilaian pemerintah desa, mulai dari tata kelola pemerintahan, keuangan desa, tata kelola perencanaan pembangunannya, aset dan tingkat transparansi APBDes.
"Nanti, kita bisa lihast skor masing-masing desa dari berbagai aspek itu, sehingga bisa dilihat dari akuntabilitas desa," kata Sudarmanto.
Ia mengemukakan kategori penilaian meliputi tertib dapat dipertanggungjawabkan, wajar dapat dipertanggungjawabkan, dan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada desa dan kecamatan.
Aplikasi pelaporan desa ini, pihaknya kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kulon Progo.
"Dengan penilaian ini, kita bisa melihat secara lansung bagaimana kinerja pemerintahan desa," katanya.
Sudarmanto mengatakan tujuan penilaian ini adalah desa semakin diberikan kewenangan banyak oleh pemerintah, dan sumberdaya keuangan yang banyak, mulai dari dana alokasi hingga dana desa.
"Desa diperlukan adanya kemampuan untuk mengoptimalkan kewenangan yang ada, sehingga dengan adanya penilaian, desa akan optimal mengelola kewenangannya. Kami juga mendorong desa mengelola potensi desa," kata dia.
Selain itu, lanjut Sudarmanto, pada awal Juli ini, pihaknya akan menyelenggarakan bursa inovasi desa. Bursa inovasi desa ini juga salah satu cara, bagaimana mendorong desa melakukan inovasi dalam percepatan pengelolaan potensi desa.
"Ini merupakan salah satu dari kualitas peningkatan tata kelola pemerintah desa," katanya.
Baca juga: Desa Kebonharjo kesulitan air bersih parah
Berita Lainnya
DLH Sleman siap kelola sampah usai penutupan permanen TPA Piyungan
Jumat, 8 Maret 2024 11:44 Wib
Presiden Jokowi: Pemerintahan baru berhati-hati kelola negara
Sabtu, 2 Maret 2024 8:11 Wib
Kulon Progo Reformasi Kalurahan memperbaiki tata kelola pemerintahan
Kamis, 22 Februari 2024 18:31 Wib
Tata kelola destinasi wisata diperlukan untuk tingkatkan daya saing, ujar Wamenparekraf
Senin, 12 Februari 2024 10:12 Wib
Rembuk tata kelola gen AI, Wamenkominfo-Menteri Digitalisasi Belanda
Rabu, 7 Februari 2024 5:23 Wib
Timnas tegaskan AMIN berkomitmen perkuat BUMN, bukan membubarkan
Senin, 5 Februari 2024 16:46 Wib
DKP Kulon Progo mengingatkan nelayan kelola hasil penjualan dengan baik
Minggu, 4 Februari 2024 5:55 Wib
Pemda kelola ajang wisata-ekonomi berkelanjutan, pinta Sandiaga
Minggu, 28 Januari 2024 5:41 Wib