43 wajib pajak di Yogyakarta menggunakan "tapping box" pantau transaksi

id tapping box, pajak, transaksi

Sistem online monitoring pajak daerah Penjaga loket melayani pengunjung membeli tiket menggunakan alat Tapping Box. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dengan memasang “tapping box” di 43 wajib pajak untuk memantau setiap transaksi sekaligus mengetahui nilai pajak yang harus dibayar.

“Jumlah ‘tapping box’ yang dipasang memang baru sedikit dibanding jumlah wajib pajak yang ada di Kota Yogyakarta. Tetapi, kami secara bertahap akan terus sosialisasi terkait program ini sehingga bisa dipasang di seluruh wajib pajak,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Wasesa di Yogyakarta, Rabu.

Dasar hukum yang digunakan Pemerintah Kota Yogyakarta terkait pemasangan “tapping box” tersebut adalah Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2018 tentang Sistem Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online.

Pemasangan “tapping box” tersebut hanya dilakukan untuk tiga wajib pajak yaitu wajib pajak hotel, restoran dan hiburan. Saat ini, jumlah wajib pajak hotel di Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 644, wajib pajak restoran 756 dan wajib pajak hiburan 95.

“Dengan pemasangan alat ini, setiap transaksi yang terjadi akan terekam dengan baik. Wajib pajak pun mengetahui nilai pajak yang harus dibayarkan setiap bulan. Harapannya, tidak ada kebocoran pembayaran pajak,” kata Wasesa.

Bagaimanapun juga, lanjut Wasesa, nilai pajak yang harus dibayarkan wajib pajak secara rutin setiap bulan tersebut berasal dari konsumen yang menikmati jasa di hotel, restoran maupun tempat hiburan.

“Konsumen sudah membayar pajak saat makan di restoran, atau menginap di hotel dan menikmati hiburan. Pajak yang dibayarkan konsumen dititipkan ke pengusaha dan pengusaha yang membayarkannya secara rutin tiap bulan ke pemerintah untuk membiayai pembangunan,” katanya.

Ia menambahkan, pemasangan “tapping box” tersebut juga merupakan salah satu tindak lanjut dari penandatangan kesepakatan bersama terkait optimalisasi pendapatan asli daerah dan bentuk komitmen bersama dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi di tiap daerah yang difasilitasi KPK.

Meskipun demikian, dari 43 “tapping box” yang sudah terpasang tersebut, baru 24 “tapping box” yang berfungsi maksimal sedangkan sisanya masih perlu pembenahan koneksi.

“Memang ada resistensi dari pengusaha saat akan dipasang ‘tapping box’. Tetapi, sosialisasi harus terus dilakukan. Pengusaha sebenarnya tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk memasang alat itu,” katanya.

“Tapping box” yang dipasang merupakan peralatan milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang dibeli menggunakan APBD Kota Yogyakarta. “Alat ini sudah kami pasang sejak 2018 dan harapannya akan ada semakin banyak wajib pajak yang bisa memasang alat ini,” katanya.
Baca juga: Sekitar 80 persen wajib pajak Yogyakarta memanfaatkan e-SPTPD
 

Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar