BPBD Kulon Progo membentuk tiga desa tangguh bencana

id Destana,desa tangguh bencana

Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Ariadi. (Foto ANTARA/Sutarmi)

Kulon Progo (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan membentuk tiga desa tangguh bencana atau destana guna mempercepat pencegahan dan penanganan potensi bencana di wilayah tersebut.

Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Ariadi di Kulon Progo, Jumat mengatakan di wilayah itu berpotensi terjadi bencana, mulai dari banjir, kekeringan, angin kencanga, dan gempa serta tsunami.

Mengenai hasil pemetaan potensi bencana di Kulon Progo, ia menjelaskan wilayah rawan longsor ada di Kecamatan Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo, Kokap, sebagian Nanggulan dan Pengasih. Wilayah rawan bencana gempa dan tsunami ada di Kecamatan Galur, Panjatan, Wates dan Temon.

Kemudian, wilayah potensi bencana angin kencang di Sentolo, Nanggulan, Girimulyo, dan Panjatan. Selanjutnya, wilayah berpotensi bencana kekeringan, yakni Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Nanggulan, sebagian Pengasih, Sentolo, Lendah dan Panjatan.

"Hampir 12 kecamatan berpotensi terjadi bencana dengan karakteristik masing-masing. Untuk itu, kami membentuk destana dengan harapan masalah potensi bencana dapat ditangani dengan cepat dan warga mengetahui tindakan yang dilakukan bila terjadi bencana," kata Ariadi.

Ia mengatakan hingga saat ini, di Kulon Progo sudah terbentuk 37 destana dari 88 desa/kota yang tersebar di 12 kecamatan. Pembentukan tiga destana itu direncanakan akan dimulai sejak bulan ini sampai September nanti.

"Anggaran yang disiapkan Pemkab Kulon Progo dalam pembentukan tiga destana tersebut berasal dari APBD," katanya.

Sementara itu, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kulon Progo Happy Eko Nugroho mengatakan seluruh desa di Kulon Progo potensi terjadi bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga tsunami.

BPBD Kulon Progo memberikan pelatihan dan sosialisasi supaya tanggap terhadap potensi bencana di lingkungannya secara bertahap dan kemampuan keuangan daerah. Pada 2019 ini, BPBD kolaborasi dengan BPBD DIY akan membentuk tiga desa tangguh bencana.

Biaya yang dibutuhkan untuk membentuk satu desa tangguh bencana sebesar Rp10 juta. Biaya tersebut digunakan untuk biaya enam kali pertemuan, pemetakaan risiko bencana dan membuat peta bencana desa, forum penanganan bencana dan pembuatan jalur evakuasi. Kalau sampai simulasi anggarannya di atas Rp20 juta.

Saat ini, BPBD Kulon Progo sedang mengupayakan supaya pemerintah desa mengalokasikan anggaran penanganan bencana melalui dana desa. Bencana menjadi tanggung jawab semua pihak, BPBD hanya menangani dan mengkoordinir ketika ada bencana.

"Anggaran pembentukan desa tangguh bencana hanya cukup untuk enam kali sosialisasi, berbeda dengan anggaran dari BPBD DIY," katanya.
Baca juga: BPBD D.I. Yogyakarta menargetkan 25 desa tangguh bencana tahun 2019

 
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar