PKL Tri Dharma Malioboro belum menyepakati konsep saling membelakangi

Yogyakarta (ANTARA) - Pedagang kaki lima yang tergabung dalam Koperasi Tri Dharma yang berada di sisi barat Jalan Malioboro menyebut belum sepakat dengan konsep penataan saling membelakangi sehingga mengusulkan solusi ulang terhadap penataan yang akan dilakukan.

“Penataan dengan konsep saling membelakangi tersebut akan menyulitkan kami saat menata lapak atau melayani pembeli karena ruangan menjadi semakin terbatas,” kata Ketua Koperasi Tri Dharma Mudjiyo di Yogyakarta, Senin.

Selain menyulitkan pedagang saat akan melayani pembeli, konsep saling membelakangi tersebut juga dikhawatirkan menimbulkan permasalahan baru yaitu gesekan sosial di antara pedagang, serta potensi munculkan pedagang kaki lima (PKL) baru yang akan menempati lahan yang ditinggalkan pedagang lama.

“Apakah pemerintah bisa menjamin bahwa PKL yang nantinya ditata tersebut adalah PKL yang selama ini berjualan di sana atau justru ada PKL baru,” katanya.

Di sepanjang koridor toko di sisi barat Jalan Malioboro terdapat dua paguyuban pedagang kaki lima yaitu Tri Dharma dan Pemalni. Pedagang Tri Dharma menempati sisi terluar koridor di depan toko di sepanjang Jalan Malioboro hingga Jalan Ahmad Yani, sedangkan PKL Pemalni berada tepat menempel toko. Pedagang dari kedua paguyuban tersebut selama ini berjualan saling berhadap-hadapan.

Jika konsep penataan saling membelakangi tersebut diterapkan, maka seluruh PKL yang tergabung di Pemalni akan dipindah ke belakang pedagang Tri Dharma sehingga akan menghadap langsung ke pedestrian Malioboro yang baru saja selesai ditata atau menghadap timur. Sedangkan pedagang Tri Dharma tetap berada di tempat semula dan menghadap barat atau ke arah toko.

Mudjiyo mengaku, keberatan yang dilayangkan PKL Tri Dharma bukan disebabkan kekhawatiran barang dagangan mereka tidak laku karena wisatawan cenderung memilih berjalan-jalan di pedestrian baru dibanding di koridor toko.

“Bukan karena khawatir tidak laku. Rejeki itu sudah ada yang mengatur. Masalahnya bukan itu,” katanya yang menyebut sudah ada komunikasi terkait rencana penataan namun pedagang masih belum sepakat.

Selama ini, lanjut dia, PKL Tri Dharma memenuhi ketentuan mengenai luas lapak yang diperbolehkan yaitu 1,5 meter persegi. “Tetapi, ada beberapa pedagang yang luasnya kurang dari itu karena digunakan untuk akses masuk ke toko,” katanya.

Setiap bulan, PKL di sisi barat Jalan Malioboro dipungut biaya retribusi sampah. “Hanya sampah saja, lainnya tidak ada,” katanya yang menyebut ada 920 pedagang dalam Koperasi Tri Dharma.

Sementara itu, Direktur LKBH Pandawa Thomas Nur Ana yang mendampingi PKL Tri Dharma mengatakan, sudah mengajukan rencana audiensi ke Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membahas masalah tersebut. “Kami sudah dua kali mengajukan rencana audiensi tetapi belum ada jawaban. Harapannya, ada solusi terbaik untuk masalah ini,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Paguyuban Pedagang Kaki Lima Malioboro hingga Ahmad Yani (Pemalni) Slamet Santoso mengatakan konsep penataan dengan cara saling membelakangi tersebut sudah muncul sejak 2015 atau saat sayembara penataan Malioboro.

“Kami pada dasarnya sepakat ditata termasuk pindah ke sisi luar trotoar. Kami bisa pindah sembari melakukan pemenuhan fasilitas, seperti kanopi dan lain-lain karena di sisi terluar trotoar tidak ada peneduhnya,” katanya.

Saat ini, jumlah PKL yang tergabung dalam Pemalni tercatat sebanyak 444 orang.
Baca juga: PKL sisi barat Malioboro ditata saling membelakangi