Pemkab Sleman menargetkan perbaikan 2.803 RTLH pada 2019

id Rumah tidak layak huni

Pemkab Sleman menargetkan perbaikan 2.803 RTLH pada 2019

Rumah tidak layak huni yang berhasil direnovasi melalui program nasional bedah rumah. (Antaranews Kalsel/M. Taupik Rahman).

Sleman (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mentargetkan bisa menyalurkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 2.803 unit rumah yang tersebar di wilayah pedesaan maupun perkotaan di daerah ini pada 2019.

"Semula direncanakan untuk rehab RTLH sebanyak 2.705 unit, namun pada anggaran perubahan ini kami mintakan tambahan rehab untuk 98 unit rumah," kata Kepala Seksi Perumahan Swadaya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman, Suwarsono di Sleman, Senin.

Menurut dia, rehab ribuan RTLH tersebut dialokasikan dari APBD untuk 600 unit rumah, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk 170 unit, Bantuan Sosial Perumahan Swadaya Kementerian sebanyak 600 unit, dana dari Pemprov DIY sebanyak 700 unit, dan bantuan CSR sebanyak lima unit.

"Saat ini proses fisik sudah ada yang mulai berjalan. Dari DAK juga sudah mulai disalurkan ke rekening penerima," ujarnya.

Ia mengemukakan, setiap keluarga yang memiliki RTLH, akan dibantu sebesar Rp17,5 juta dari DAK. Rinciannya Rp15 juta untuk material dan Rp2,5 juta untuk lain-lain.

"Sedangkan masyarakat yang mendapatkan bantuan dari APBD sebesar Rp15 juta yang diberikan berupa material. Nantinya, untuk pengerjaan akan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat dengan swadaya," tambahnya.

Suwarsono mengatakan, bantuan ini hanya bersifat stimulan untuk mendorong masyarakat agar mau bergerak untuk memenuhi standar rumah layak huni.

"Harapannya bisa dimaksimalkan oleh penerima untuk memenuhi standar rumah layak huni," lanjutnya.

Ia menjelaskan, saat ini masih ada sekitar 2.050 RTLH yang ada di Sleman. Bangunan rumah tinggal yang masuk dalam kategori RTLH itu ada tiga kategori yang meliputi dari segi struktur yang tidak menggunakan konstruksi besi kolom.

"Kedua, dari segi kesehatan yaitu harus cukup untuk pencahayaan dan sirkulasi udara. Ketiga, kecukupan ruang. Artinya penghuni rumah dan luas rumah harus disesuaikan," sebutnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sleman Eko Suhargono mengatakan saat ini masih ada sekitar 101 ribu warga miskin dan rentan miskin yang juga belum memiliki rumah yang layak.

"Dari Dinsos juga ada bantuan bedah rumah dari kementerian, tahun ini ada 100 kepala keluarga (KK) yang mendapat bantuan. Lokasinya ada di Kecamatan Godean dan Seyegan," ujarnya.

Menurut dia, bantuan rehab bedah rumah ini dilakukan bertahap, karena memang jumlahnya masih banyak.

"Setelah mendapatkan bantuan bedah rumah, kami juga memberikan batuan untuk pelatihan. Hal itu bertujuan agar masyarakat bisa mandiri. Pelatihannya nanti sesuai dengan keinginannya, agar bisa mandiri dan berdaya," terangnya.

 
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2024