Pemkab Kulon Progo mengharapkan pembangunan tol tidak ganggu ekonomi warga

id Jalan tol,Kulon Progo

Pemkab Kulon Progo mengharapkan pembangunan tol tidak ganggu ekonomi warga

Kepala Bappeda Kulon Progo Agus Langgeng Basuki. (Foto ANTARA/Sutarmi)

Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan wacana pembangunan tiga pintu utama tol yang melewati wilayah ini tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi di wilayah ini.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo Agus Langgeng Basuki di Kulon Progo, Selasa, mengatakan konsep tol yang melintasi Kulon Progo masih belum ada keputusan

"Kami belum bisa menyebutkan pintu-pintu tol yang lewat Kulon Progo. Kami hanya diminta Pemda DIY untuk memberi masukan terkait konsep tol tersebut yang kemudian diusulkan ke Direktorat Kementerian Bina Marga," kata Langgeng.

Ia mengatakan exit tol ini dirancang untuk melayani pengguna jalan di sejumlah kawasan strategis, seperti RSUD Wates, kawasan perkotaan Wates baru, kawasan industri di Kecamatan Sentolo dan terutama Yogyakarta International Airport (YIA).

"Adapun konsep yang diusulkan Pemkab Kulon Progo yaitu kehadiran tiga exit tol yang dirancang mampu menampung lebih dari 500.000 kendaraan. Kemudian mempermudah akses kendaraan di kawasan strategis," katanya.

Lebih lanjut, Langgeng mengatakan pemkab juga telah menyusun rencana detail teknis (DED) jalan layang yang menghubungkan jalan tol, jalan nasional dan RSUD Wates. Saat ini, RSUD Wates sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan untuk menjadi rumah sakit berstandar internasional.

"Pembangunan jalan layang kami usahakan anggarkan lewat dana keistimewaan karena lokasi ruas jalan dari rumah sakit menuju jalan nasional, yang nanti terhubung ke rencana tol itu masuk satuan ruang strategis keistimewaan Wates. Artinya, kalau memungkinkan bisa menggunakan dana keistimewaan. Itu sedang kami usulkan," katanya.

Dia mengatakan kebutuhan anggaran pembangunan jembatan layang berdasarkan DED jembatan layang berkisar Rp140 miliar. Nominal ini sudah termasuk dana pembebasan lahan dan proses pembangunan.

"Rencananya, jembatan layang dari RSUD Wates tembus jalan nasional, tepatnya di simpang empat Tambak. Kebutuhan tanah sendiri tidak banyak karena menggunakan jalur yang ada, kemudian dilebarkan," katanya.

Menurut dia, keberadaan jembatan selain menunjang aksesbilitas dari dan ke RSUD Wates, juga untuk memudahkan masyarakat perkotaan Wates di sisi utara rel kereta api bisa langsung mengakses ke jalan nasional dan rencana jalan tol.

"Kami usahakan 2021 selesai proses pembebasan tanah dan konstruksi," katanya.
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar