Kelurahan Karangwaru diusulkan sebagai laboratorium sosial laku Pancasila

Yogyakarta (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila akan mengusulkan Kelurahan Karangwaru, Yogyakarta, menjadi laboratorium sosial laku Pancasila karena masyarakat wilayah tersebut dinilai mampu mengamalkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Salah satu nilai Pancasila yang diterapkan adalah gotong royong dan sikap rukun antarwarga. Mereka kemudian bersama-sama membangun wilayahnya agar tidak lagi menjadi kawasan kumuh,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Profesor Haryono saat mengunjungi Karangwaru, Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, dengan mengutamakan sikap rukun dan gotong royong tersebut, seluruh warga bekerja sama dan saling membahu melakukan penataan kawasan agar tidak lagi menjadi kawasan kumuh.

Warga, lanjut dia, bahkan merelakan sebagian tanahnya tanpa ada ganti rugi maupun ganti untung guna kepentingan penataan kawasan agar wilayah tersebut tidak lagi disebut sebagai kawasan kumuh.

“Sikap-sikap seperti ini yang perlu dicontoh dan terus dikembangkan. Masyarakat memiliki kesadaran untuk mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi guna mencapai kesejahteraan bersama,” katanya.

Ia pun meyakini, jika sikap warga Karangwaru untuk selalu berpikir maju tersebut bisa dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia, maka Indonesia akan menjadi negara maju tanpa harus menunggu siapapun yang duduk sebagai kepala daerah atau kepala negara.

“Perubahan untuk maju itu harus berasal dari diri sendiri. Dan hal ini sudah dibuktikan di Karangwaru,” katanya.

Selain mengusulkan laboratorium sosial laku Pancasila, BPIP juga akan menyusun beberapa indeks untuk melakukan penilaian terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila, misalnya indeks pengelolaan lingkungan.

Sementara itu, Tokoh Masyarakat Karangwaru Subandono mengatakan, wilayah tersebut pernah menyandang predikat sebagai tiga besar wilayah paling kumuh di Kota Yogyakarta namun saat ini terus berbenah untuk menghilangkan predikat tersebut.

“Dulu, sebanyak delapan dari 14 RW di Karangwaru adalah daerah kumuh. Wilayah ini kerap terendam banjir jika Sungai Buntung meluap saat hujan lebat. Ada 77 KK yang terendam banjir. Sungai Buntung pun menjadi tempat sampah terpanjang,” katanya.

Namun, lanjut dia, sekitar 2009 predikat tersebut mulai berubah karena warga memiliki kesadaran untuk melakukan penataan sungai dengan cara bergotong royong termasuk warga di bantaran sungai yang merelakan tanahnya untuk penataan.

“Penataan dilakukan bertahap. Bahkan, kami sempat memperoleh bantuan hingga Rp21 miliar untuk penataan. Saat ini, kondisi di Karangwaru semakin tertata dan sudah jauh dari kesan kumuh,” katanya.