Pelaku usaha Pantai Glagah di Kulon Progo diminta kosongkan lahan

id Pantai Glagah,Kulon Progo

Satpol PP Kulon Progo memasang banner imbauan dan peringatan kepada pelaku usaha Pantai Glagah kosongkan lahan. (Foto ANTARA/Sutarmi)

Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta pemilik warung dan penginapan di kawasan Pantai Glagah selatan Bandara Internasional Yogyakarta untukl mengosongkan lahan paling lambat pada 30 Oktober 2019.

Sekretaris Dinas Pariwisata Kulon Progo Nining Kunwantari di Kulon Progo, Kamis, mengatakan pihaknya melakukan sosialisasi rencana pembangunan kawasan mitigasi di selatan BIY melalui pemasangan banner dan pemberian surat peringatan bagi penghuni bangunan warung dan penginapan.

"Dalam imbauan yang tertera dalam banner yang dipasang maupun surat yang diserahkan, pemilik bangunan diimbau untuk mengosongkan dan atau membongkar secara mandiri bangunannya maksimal pada 30 Oktober 2019," kata Nining.

Kepala Satpol PP Kulon Progo Sumiran mengatakan pengosongan lahan di selatan BIY sudah menjadi keputusan Pemkab Kulon Progo, bahwa selatan BIY merupakan kawasan mitigasi bencana.

"Kami berharap warga yang beraktivitas di selatan bandara untuk mau ditertibkan. Nanun, kami masih memberi batas akhir hingga 30 Oktober 2019," katanya.

Terkait banyaknya pelaku usaha pariwisata yang menolak pengosongan lahan, Sumiran mengatakan hal itu wajar dan sudah biasa.

"Biasa warga masyarakat, ada yang kontra terhadap kebijakan pemkab tentang mitigasi bencana," katanya.

Pada sosialisasi ini, pemilik warung dan penginapan keberatan dengan cara sosialisasi pemkab lewat pemasangan banner imbauan dan surat peringatan untuk segera mengosongkan lahan maksimal 31 Oktober 2019. Mereka menolak imbauan tersebut dan menuntut ada audiensi dengan pemkab untuk meminta kejelasan terkait masa depan usaha mereka.

Penasihat Paguyuban Pondok Laguna Pantai Glagah, Subardi Wiyono mengatakan pelaku usaha di kawasan Pantai Glagah saat ini berkisar 275 orang. Jumlah tersebut terdiri atas pelaku wisata pondok laguna 150 orang, pemilik penginapan dan warung-warung 25 orang serta petambak udang 100 orang.

Pelaku wisata pondok laguna terdiri atas pedagang kuliner, pemilik taman bunga, pengelola perahu wisata dan tukang parkir.

Pelaku usaha wisata Glagah melakukan penolakan relokasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh sejumlah hal. Pertama, pemasangan banner imbauan di sejumlah titik di objek wisata itu dinilai mencoreng citra pelaku usaha setempat sekaligus blunder bagi Pemkab Kulon Progo karena bisa dianggap tak becus mengurus warganya.

Alasan kedua, yaitu belum jelasnya rencana penataan terutama soal lokasi bagi para pelaku usaha. Meski sebelumnya sudah ada sosialisasi terkait hal ini, Bardi mengatakan pelaku usaha tidak menyetujuinya karena ada kekhawatiran jika dipindah ke tempat yang tidak strategis bisa mematikan usaha mereka.

"Ada rencana lokasi sementara di pinggir sungai serang yang deket dermaga, tapi lokasinya jauh dari pantai, dampaknya bisa mempengaruhi usaha kita," katanya.
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar