Yogyakarta (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah satu jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta pada Senin (19/8) murni terkait dengan perbuatan pribadi.
"Memang benar kemarin, Senin tanggal 19 Agustus 2019 telah terjadi dari anggota kami di Kejari Yogyakarta diamankan oleh KPK dalam operasi tangkap tangan," kata Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati DIY Ninik Rahma Dwiastuti saat jumpa pers di Kantor Kejati DIY, Selasa.
Baca juga: Sultan meminta OTT ASN Yogyakarta yang terakhir
Menurut Ninik, oknum jaksa tersebut berinisial ES yang merupakan jaksa fungsional di Kejari Yogyakarta. Kendati demikian, saat kejadian OTT KPK Senin, yang bersangkutan tidak berada di kantor Kejari karena izin dengan alasan anaknya sedang sakit di Solo.
Dengan alasan izin tersebut, maka kata Ninik dalam kasus itu yang bersangkutan sedang berurusan dengan tindakan yang sifatnya murni perbuatan pribadi dan tidak memiliki keterkaitan dengan institusi kejaksaan.
Baca juga: KPK: OTT jaksa di Kejari Yogyakarta terkait suap proyek
"Jadi, ini bukan menyangkut masalah kinerja di Kejaksaan Negeri Yogyakarta karena perbuatannya ini tidak diketahui oleh pimpinan," kata dia.
Atas nama Kejati DIY, ia merasa prihatin dan memohon maaf kepada masyarakat atas kejadian OTT KPK terhadap oknum jaksa yang bertugas di Kejari Yogyakarta.
"Kami sangat prihatin atas kejadian ini. Pada kesempatan ini, kami mohon maaf pada masyarakat atas kejadian ini yang mungkin agak terganggu kenyamanannya," kata Ninik.
Berita Lainnya
KPK laksanakan observasi Kulon Progo calon percontohan kabupaten antikorupsi
Rabu, 27 Maret 2024 17:20 Wib
KPK mencekal Windy Idol ke mancanegara
Rabu, 27 Maret 2024 17:07 Wib
KPK mengobservasi calon percontohan kabupaten antikorupsi di Bantul
Rabu, 27 Maret 2024 13:58 Wib
Windy Idol dipanggil KPK soal TPPU Hasbi Hasan
Selasa, 26 Maret 2024 14:08 Wib
Fadel Muhammad diperiksa KPK soal penagihan pembayaran APD
Senin, 25 Maret 2024 14:40 Wib
Sahroni diperiksa KPK terkait aliran uang dari SYL untuk NasDem
Senin, 25 Maret 2024 12:22 Wib
Jelang PIlkada 2024, KPK sarankan pembagian bansos dihentikan
Kamis, 21 Maret 2024 16:20 Wib
Tanah 5.911 m2 milik Andhi Pramono di Kepulauan Riau disita KPK
Senin, 18 Maret 2024 15:09 Wib