Yogyakarta (ANTARA) - Pengamat sosial pertanian Institute Policy for Agro Reform (InsPAR) Faiz Ismu Amir menyebutkan pada 74 tahun usia Republik Indonesia, berbagai gebrakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman telah mampu membuat sektor agraris makin "merdeka".
"Penilaian tersebut didasarkan banyaknya catatan kinerja Amran Sulaiman yang berprestasi dan menorehkan kebanggaan untuk Indonesia," kata Faiz Ismu Amir dalam siaran pers yang diterima Antara, Selasa.
Menurut dia, yang paling jelas nampak adalah berkurangnya dominasi impor pangan. Selama Amran menjabat, 'penjajahan" impor pangan terus dikikis Amran dan berganti ekspor.
"Hal itu bukan hanya sekadar asumsi, namun terangkum nyata dalam data yang menunjukkan kontribusi penting untuk perekonomian Indonesia," katanya.
Ia mengatakan sumbangan "memerdekakan" sektor pertanian lainnya dari Amran Sulaiman adalah ketegasannya menindak mafia pangan.
"Gurita 'penjajahan' mafia pangan dilibas habis oleh Amran. Tak ada ruang gerak mafia pangan. Rasanya mafia pangan amat terganggu dengan ketegasan Amran," katanya.
Faiz mengungkapkan, sektor pertanian di masa Amran Sulaiman juga "merdeka" dari perangai korupsi yang di periode sebelumnya seolah melekat citranya.
"Keberanian Amran membawa KPK mengawasi kerja lembaganya adalah contoh baik. Dulu, pertanian itu terkesan amat dekat dengan korupsi. Sekarang Amran bisa ubah. Hasilnya juga Kementan menyabet penilaian bagus laporan keuangannya," katanya.
Ia mengatakan, sebagai informasi, soal ekspor pertanian, pada 2013 volumenya adalah 33,5 juta ton. Tahun 2018 mampu melejit menjadi 42,5 juta ton.
"Selama 2014 hingga 2018, jumlah seluruh nilai ekspor produk pertanian Indonesia berhasil mencapai Rp1.957,5 tirliun dengan akumulasi tambahan Rp352,58 triliun," katanya.
Lalu sebanyak 728 mafia pangan, kata diae, telah ditindak tegas selama masa Amran Sulaiman. Dengan rincian 409 mafia pangan telah dipenjara dan sisanya masih menjalani pemeriksaan hukum.
"Kementan era Amran Sulaiman juga berhasil menyabet 'hattrick' penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," katanya.
Berita Lainnya
Gunungkidul optimalisasi sektor pertanian turunkan kemiskinan
Jumat, 19 April 2024 14:02 Wib
Tanaman padi seluas 570 hektare di Kulon Progo diasuransikan
Kamis, 18 April 2024 14:43 Wib
Kementan: Listrik masuk sawah untuk optimalkan pompanisasi
Senin, 15 April 2024 6:14 Wib
Tangani efek El Nino, pemerintah intensifkan pompanisasi
Kamis, 11 April 2024 14:03 Wib
Dinas Pertanian Kulon Progo awasi pangan asal hewan di Pasar Bendungan
Senin, 8 April 2024 16:22 Wib
Pengamat UGM: Pekerjaan di sektor pertanian perlu perhatian lebih besar
Jumat, 5 April 2024 22:49 Wib
Dinas Pertanian Gunungkidul beri bantuan alat pertanian pada petani
Senin, 1 April 2024 13:16 Wib
Alokasi pupuk Rp54 triliun mewujudkan swasembada pangan RI
Minggu, 31 Maret 2024 5:53 Wib