Pemkab akui rendahnya penyerapan BOS pengaruhi kegiatan belajar mengajar

id Dana BOS

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul Isdarmoko (Foto Antara/Hery Sidik)

Bantul (ANTARA) - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mengakui rendahnya serapan dana Bantuan Operasional Sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama pada 2019 memengaruhi kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut.

"Saya yakin itu jelas otomatis berpengaruh karena kan dana BOS itu penggunaan antara lain untuk itu (operasional, red.) kegiatan proses belajar mengajar di sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Pemkab Bantul Isdarmoko di Bantul, Sabtu.

Berdasarkan data di instansinya, total dana BOS 2019 untuk SMP Rp25,8 miliar, tetapi sampai dengan akhir semester pertama yang terserap baru Rp9,6 miliar atau 38 persen sehingga masih Rp16 miiliar yang belum terserap.

Dia mengatakan ada beberapa kendala memengaruhi serapan dana BOS masih rendah, yang pertama adanya regulasi yang memang berubah-ubah khususnya kaitannya dengan sistem pengadaan buku, kemudian adanya ketakutan atau kekhawatiran sekolah bisa melakukan kesalahan dalam memakai anggaran.

"Makanya kita pacu jangan takut gunakan (dana BOS, red.), yang penting normatif, ada aturannya itu yang dipatuhi, apalagi dari kejaksaan (Kejaksaan Negeri, red.) Bantul itu kan sudah memberikan istilahnya konsultasi dan pendampingan kaitannya pengelolaan dana BOS," katanya.

Dia mengatakan dalam petunjuk teknis pengelolaan dana BOS bersama Kejari Bantul yang lalu, di antaranya menjelaskan asalkan tidak ada niatan untuk melakukan penyimpangan anggaran, maka bila ada kesalahan yang bersifat administratif masih bisa diperbaiki.

"Kejaksaan pun juga menyampaikan kalau ada niatan untuk menyimpang itu jelas berhadapan dengan hukum, karena itu tindak pidana, perbuatan melawan hukum, tapi kalau memang ada sesuatu yang ragu-ragu tanyakan ke kejaksaan boleh tidak (seperti ini, red.)," katanya.

Selain itu, kata dia, pihak sekolah bisa meminta pendapat kepada kejaksaan kalau perlu, agar bisa melangkah dengan pasti.

"Kami di dinas ada tim kabupaten itu yang harus memang itu kita dorong sekolah untuk memaksimalkan pemanfaatan dana BOS," katanya.

Dia mengatakan untuk dana BOS 2019 tingkat SD, serapannya lebih baik. Dri total Rp27,6 miliar, hingga semester pertama sudah terserap Rp20,4 miliar atau sekitar 73 persen sehingga yang belum terserap sekitar Rp7,2 miliar.

"Upaya yang pertama dari buku kita pacu agar dilaksanakan hanya sesuai dengan juknis meski harus nunggu proses, kemudian yang lain-lain kaitannya dengan ada yang takut dan ragu-ragu itu melangkah saja, karena kalau tidak nanti anak-anak yang terlantar," katanya.
 
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar