Pemkab Bantul pastikan tak ada pungutan biaya di SD dan SMP

id Pungutan sekolah

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul Isdarmoko (ANTARA/Hery Sidik)

Bantul (ANTARA) - Pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan tidak ada pungutan biaya atau iuran yang dibebankan wali siswa oleh pihak sekolah di tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama negeri.

"Kami wanti-wanti (pesan) yang namanya SD, SMP kita itu sudah tidak ada lagi yang namanya iuran atau pungutan-pungutan, karena memang itu tidak boleh," kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul Isdarmoko di Bantul, Senin.

Menurut dia, pihak sekolah negeri tidak boleh memberlakukan pungutan kepada siswa karena selain dilarang dalam aturan, juga sekolah sudah dianggarkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk keperluan biaya kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah.

Namun demikian, kata dia, adanya biaya yang dibebankan kepada wali siswa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah sudah diserahkan sepenuhnya kepada komite sekolah yang di situ terdapat wali siswa, dan besarannya pun tidak ditentukan sesuai dengan kemampuan siswa.

"Dan saat ini memang yang tegas memungut saya jamin tidak ada, hanya permasalahannya sebenarnya sudah diserahkan pada komite karena untuk meningkatkan mutu, kemudian terkait dengan bagaimana agar sekolah bisa lebih unggul ini juga perlu dukungan dana di luar BOS maupun BOP (bantuan operasional pendidikan)," katanya.

Namun, kata dia, terkadang biaya yang dimaksud tersebut disalahartikan sebagai pungutan, padahal besaran biaya tidak ditentukan, berbeda ketika ada biaya yang ditentukan besarannya dan harus dilunasi sampai dengan waktu tertentu, karena bisa dikatakan pungutan.

"Kalau ditentukan itu yang tidak boleh, kalau (diputuskan) dari sekolah pasti kita tegur, kita berikan sanksi, sanksi yang pertama kita beri peringatan, kalau masih melanggar kita mintai pertanggungjawaban apa maksudnya, karena jelas dalam aturan tidak boleh," katanya.

Dia mengatakan, kalau yang memberikan sumbangan dari masyarakat atau orang tua kepada sekolah itu tidak masalah, namun jangan dipelintir menjadi pungutan, karena pihaknya pernah menelusuri ternyata keputusan itu bukan dari sekolah namun orang tua komite dan yang kelola atas nama komite.

"Dalam aturan jelas, sekolah tidak boleh menarik, tapi kalau komite orang tua yang kemudian memberikan sumbangan ini kan boleh, kalau pungutan itu per siswa harus berapa, tapi kalau sumbangan itu misalnya ada orang tua yang anggota DPRD nyumbang ke SD tertentu nggak ada masalah, kalau tidak mau nyumbang ya silahkan," katanya.
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar