Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya diharap tumbuhkan kegotongroyongan masyarakat

id Bantuan Stimulan perumahan

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya diharap tumbuhkan kegotongroyongan masyarakat

Direktur Rumah Swadaya, Ditjen Penyediaan Perumahan, Kemenpupera Raden Johny Fajar Sofyan Subrata di Balai Desa Munthuk Bantul, DIY (Foto ANTARA/Hery Sidik)

Bantul (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI mengharapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah bisa menumbuhkan kegotongroyongan masyarakat sekitar dalam membantu meningkatkan kualitas rumah.

"BSPS (bantuan stimulan perumahan swadaya) ini salah satu tujuannya juga membangkitkan atau meneguhkan kembali kegotongroyongan masyarakat yang saat ini kelihatannya sudah mulai hilang," kata Direktur Rumah Swadaya, Ditjen Penyediaan Perumahan, Kemenpupera Raden Johny Fajar Sofyan Subrata di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Direktur Rumah Swadaya saat memberi sambutan pada acara Penyerahan Buku Tabungan dan Sosialisasi Program BSPS bagi penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang diadakan anggota DPR RI di Balai Desa Munthuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Menurut dia, BSPS sebagaimana judulnya adalah bantuan stimulan yang artinya 'pancingan', sedangkan swadaya adalah keswadayaan masyarakat. Bantuan yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak menjadi layak huni itu sebesar Rp17,5 juta per penerima.

"Jadi bantuan yang besarnya Rp17,5 juta ini sebagai pemancing stimulan untuk bisa bersama-sama para penerima bantuan meningkatkan kualitas rumahnya, dan tentu ada beberapa hal dan komponen dari luar maupun hal yang bisa dicapai melalui kontribusi antara tenaga atau bahan bangunan," katanya.

"Dan juga bisa dari kepala keluarga sendiri atau keluarga besarnya, warga yang sudah bekerja atau kerabat serta lingkungan. Dan di desa ini kami harapkan kembali memupuk rasa kegotongroyongan masyarakat untuk saling membantu. Jadi apa yang masih kurang itu tolong dibantu," katanya.

Direktur Rumah Swadaya mengatakan bantuan Rp17,5 juta sesuai ketentuan bahwa sebesar Rp15 juta untuk kebutuhan bahan bangunan, dan sebesar Rp2,5 juta untuk tukang dan tenaga. Bantuan disalurkan melalui lembaga bank yang ditunjuk pemerintah setelah bank tersebut membukakan rekening atas nama penerima.

"Tetapi uang ini tidak bisa dipakai sembarangan, tidak bisa ambil uangnya di rekening, ini hanya bisa digunakan untuk mentransfer ke toko bahan bangunan setelah toko itu mengirimkan bahan bangunan dan diterima oleh warga penerima, dan itu dilakukan bertahap," katanya.

Dia mengatakan, untuk pengawasan penggunaan bantuan itu, kementerian telah menugaskan satuan kerja (Satker) untuk melakukan pengecekan di lapangan, termasuk berkomunikasi dengan bank tersebut apakah transfer uang ke toko bangunan dilanjutkan atau ditunda karena suatu sebab.

"Jadi akan ditransfer dua kali, itu untuk memastikan bahwa bahan bangunan itu digunakan atau dipakai membangun, kalau tahap pertama tidak digunakan, tahap dua mungkin tertunda atau bahkan tidak diberikan, ini untuk mendorong bahwa agar bantuan benar-benar digunakan sesuai peruntukkannya," katanya.

Pada tahun 2019, Kemenpupera memberikan bantuan BSPS kepada 206.500 penerima yang tersebar di semua kabupaten/kota se-Indonesia, bantuan tersebut agar dimanfaatkan untuk perbaikan rumah tidak layak, yang disebutnya saat ini masih ada sekitar 3,4 juta rumah tidak layak.
Pewarta :
Editor: Hery Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar