Retribusi wisata di Gunung Kidul capai Rp14,78 miliar

Gunung Kidul (ANTARA) - Realisasi pendapatan retribusi objek wisata di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga akhir Agustus baru mencapai 53 persen atau Rp14,78 miliar dari target Rp27,9 miliar.

"Kami tetap optimis target pendapatan retribusi pariwisata sebesar Rp27,9 miliar akan terealisasi. Kami masih punya waktu empat bulan lagi," kata Kepala Dinas Pariwisata (Dinpar) kabupaten Gunung Kidul Asti Wijayanti di Gunung Kidul, Minggu.

Ia mengakui target Rp27,9 miliar cukup berat, karena sudah tidak ada libur besar lagi. Dinas hanya mengandalkan libur sekolah pada Desember nanti, sekaligus libur Natal dan Tahun Baru 2020.

Untuk memenuhi target memang masih diperlukan upaya ekstra. Dispar mengharapkan pelaku wisata membuat berbagai inovasi yang dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Gunung Kidul.

"Saat ini, ada Pantai Ngrawe-Ngrawe baru karena bisa menjadi daya tarik yang luar biasa. Sekarang Pantai Kukup sudah mulai dipadati pengunjung juga," katanya.

Asti mengatakan tujuan utama objek wisata di Gunung Kidul adalah pantai. Sehingga 90 persen retribusi pariwisata sangat mengandalkan kunjungan wisata pantai.

"Kalau pengunjung di pantai masih mendominasi, kurang lebih 90 persen pengunjung itu kepantai. Sedangkan wilayah utara Gunung Kidul sebenarnya juga memiliki potensi yang sangat baik," katanya.

Ia mengatakan di wilayah utara sudah banyak bermunculan objek wisata, seperti Gunung Gambar, Ngelanggeran, Embung Sriten, Green Village yang berada di Gedangsari. Namun, keberadaan objek wisata di wilayah utara belum mampu mengalihkan kunjungan wisata pantai.

"Memang perlu promosi yang besar untuk memperkanalkan wisata bagian utara ini. Green Village sudah mulai banyak dikunjungi juga disana ada flying fox sepanjuang 625 meter yang merupakan terpanjang di Asia Tenggara," katanya.

Sementara itu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gumung Kidul Eko Rustanto mengatakan rendahnya pendapatan retribusi pariwisata harus disikapi secara serius oleh pihak pemkab.

"Potensi pendatan retribusi objek wisata sangat besar namun membutuhkan manajeman yang baik untuk pengelolaannya," katanya.