Praktisi: warga sering terdistorsi informasi

Yogyakarta (ANTARA) - Praktisi hukum Najib Ali Gisymar menilai warga sering terdistorsi informasi sehingga keliru melihat sebuah realitas pemerintahan. 

"Tidak jarang warga terlena dengan program-program populis sehingga keliru melihat substansi," katanya pada Forum Rembug Warga: Arah dan Harapan Baru Kabupaten Sleman, di Yogyakarta, Minggu.

Menurut dia, keberhasilan pembangunan sebuah pemerintahan bukan hanya dilihat dari jalan yang mulus di semua pelosok atau ekonomi yang tumbuh di atas satu digit, tetapi seberapa jauh telah berhasil menuju arah dan cita-cita sebagai bangsa.

"Berdasarkan hal itu, agenda yang mendesak adalah perlu terus ada upaya menyadarkan hak-hak warga sebagai warga bangsa," kata Najib.

Koordinator Forum Rembug Warga Dwi Kuswantoro mengatakan Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai posisi strategis di DIY.

"Sumberdaya begitu melimpah di kabupaten tersebut, baik yang bersumber dari alam maupun sumberdaya manusia. Artinya, syarat sebagai sebuah pemerintah daerah yang makmur dan mampu menyejahterakan warganya sangat mungkin dicapai," katanya.

Berdasarkan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Sleman cukup tinggi mencapai 5,35 persen. Namun, rasio ketimpangan (indeks gini rasio) juga cukup tinggi, mencapai 0,41.

Kemiskinan di Sleman juga masih cukup tinggi mencapai 31.355 kepala keluarga (KK) miskin atau 8,77 persen dari total penduduk. Nilai Tukar Petani (NTP) di Sleman pada 2018 masih cukup rendah hanya mencapai 119,02.

Melihat realitas itu, kata dia, mendesak diperlukan gerakan untuk melakukan penyadaran dan pengorganisasian warga di Sleman untk mencari jalan memecahkan persoalan tersebut.

"Forum Rembug Warga ini diharapkan menjadi pemantik awal untuk memulai inisiatif tersebut," kata Dwi.